"Ketika kami overlay peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), ternyata memang tidak ada lahan lagi (cetak sawah, red)," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKP3) Banjarmasin, Yuliansyah, belum lama tadi.
Lahan kosong, kata dia, memang ada. Tapi semua sudah ada peruntukannya masing-masing. "Ada yang untuk perumahan, industri, dan lain-lain," ujarnya.
Persoalan lahan yang terbatas ini sudah diutarakan ke Kementerian Pertanian jauh-jauh hari. "Sebelum Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman datang ke Kalsel, persoalan ini sudah disampaikan," ucapnya.
Luas lahan pertanian di Banjarmasin terus menyusut. Kini, tersisa sekitar 2.500 hektare. Dari jumlah tersebut, hanya 683 hektare yang harus dipertahankan sebagai lahan sawah, sesuai dengan Keputusan Menteri ATR/BPN tentang penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD).
"Di luar 683 hektare itu memang bukan lahan sawah, tetapi masih dimanfaatkan untuk bertani. Namun, besar kemungkinan lahan ini akan dialihfungsikan sewaktu-waktu," prediksinya.
Menurutnya, faktor utama sedikitnya lahan pertanian di Banjarmasin adalah karena kota ini tidak dirancang sebagai daerah penyangga pangan. "Banjarmasin lebih dikenal sebagai kota industri dan perdagangan. Bukan kota pertanian," jelasnya.
Selain itu, pertumbuhan jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan akan perumahan juga memperkecil luas lahan pertanian.
Data dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) menunjukkan bahwa luas kawasan kompleks perumahan di kota ini mencapai 11,85 km², atau sekitar 12,04 persen dari total wilayah Banjarmasin.
Faktor lainnya juga disinyalir lantaran profesi petani yang sudah tidak lagi menggiurkan bagi masyarakat perkotaan.
Banjarbaru Senasib
Senasib dengan Banjarmasin, program CSR juga sulit terealisasi di Banjarbaru sebagai Ibu Kota Kalsel. Kepala Bidang Pertanian Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKP3) Banjarbaru, Ani Purwanti mengatakan untuk target cetak sawah seluas 11.434 ha untuk Banjarbaru yang disampaikan pemerintah pusat tidak memungkinkan diwujudkan.
"Sebab berdasarkan luas baku sawah, Banjarbaru hanya 1.923 ha. Sedangkan yang potensi, kurang lebih hanya 1400 ha. Kota Banjarbaru pun bukan diperuntukkan untuk kota pertanian," ungkap Ani, Minggu (10/11). Berhubung status Banjarbaru yang sudah menjadi ibu kota provinsi, membuat gedung-gedung perkantoran banyak pindah ke Banjarbaru.
“Begitu pula dengan pertumbuhan penduduknya yang semakin pesat. Jadi kemungkinan sebagian akan ada alih fungsi lahan," ujarnya. Ani menegaskan Pemko Banjarbaru sebenarnya mendukung program cetak sawah rakyat tersebut. Hanya saja lahannya tidak ada di Banjarbaru.
"DKP3, bersama PUPR, dan ATR/BPN juga masih menelusuri dan menindaklanjuti terkait pemetaan yang diakomodir oleh Kementan tersebut, apakah fakta di lapangan memang lahan pertanian atau permukiman," ungkapnya
Ani mengaku kaget dengan target yang ditujukan untuk Banjarbaru begitu luas. "Kita kaget sebenarnya Banjarbaru ditargetkan 11 ribu lebih hektare. Padahal data Lahan Baku Sawah (LBS) kita saja cuma 1.000 sekian saja. Itu di wilayah Bangkal dan Cempaka," ungkapnya. Langkah selanjutnya, pihaknya masih melakukan penyesuaian dengan RTRW Banjarbaru
Ragukan Citra Satelit
Ditanya mengenai target lahan seluas 26.825 hektare untuk program cetak sawah di Tanah Bumbu, Kabid Penyuluhan Sarana dan Prasarana DKPP Tanah Bumbu, Erwin Novikar mengaku belum menerima informasi tersebut. Ia juga menyebut belum memperoleh SHP Tata Guna Tanah dari Pemprov Kalsel terkait target luas itu.