Program cetak sawah yang dicanangkan di era Presiden Prabowo Subianto mendapat dukungan dari berbagai pihak. Program ini bertujuan mengolah lahan tidak produktif menggunakan dana APBN dan disesuaikan dengan kriteria calon petani dan lokasi (CPCL). Program cetak sawah juga berupaya mewujudkan swasembada pangan dan menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.
“Kami berkomitmen untuk mengembangkan lahan pertanian dengan memperhatikan kondisi geografis dan kebutuhan petani. Dengan bantuan dari Kementerian Pertanian, kami optimis Tapin dapat berkontribusi lebih besar dalam mencapai swasembada pangan,” ungkap Pj Bupati Tapin, Muhammad Syarifuddin.
Baca Juga: Mimpi Swasembada Pangan Prabowo Subianto di Kalsel, Tak Realistis?
Sekda Kabupaten Banjar, M Hilman juga yakin target yang dicanangkan pemerintah pusat itu tentu sudah berdasarkan analisis dari data, informasi dan kondisi terkini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banjar pada tahun 2023, total luas lahan pertanian yang digarap petani di Bumi Barakat ini tercatat sebanyak 58.095 hektare.
Baca Juga: Mimpi Swasembada Pangan Prabowo Subianto di Kalsel, Tak Realistis?
Hilman mengatakan itu adalah akumulasi seluruh data luas persawahan di Kabupaten Banjar pada tahun 2023. Terbesar adalah tipe sawah yang menggunakan rawa pasang surut dan rawa lebak. “Untuk total luas tanam padi Kabupaten Banjar pada tahun 2023, mencapai 56.701 hektare,” ungkapnya, Minggu (10/11) malam.
Menurutnya, jumlah itu sudah jauh lebih meningkat dibandingkan tahun 2019, mencapai 50.795 Ha. Potensi penggunaan irigasi dengan tata kelola air yang baik membuat sebagian petani bisa melakukan tanam 2 kali dalam satu tahun. Pola seperti ini diterapkan para petani di tiga kecamatan, yaitu Martapura Barat mencapai 3.266 Ha, Sei Tabuk 1.914 Ha, dan Martapura 35 Ha.
Peningkatan jumlah luasan pertanian di Kabupaten Banjar ini diakuinya jadi modal untuk mencetak sawah seluas 26.103 hektare dari yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto. Dukungan juga ditegaskan Bupati Tanah Bumbu Zairullah Azhar dalam Rapat Koordinasi Bersama Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, di Grand Qin Hotel, Banjarbaru, Senin (4/11).
Zairullah menyatakan Tanah Bumbu siap mendukung program tersebut. Zairullah juga menandatangani komitmen bersama antara Pemakb Tanah Bumbu dan Kementerian Pertanian RI.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Tanah Bumbu, Hairuddin mengatakan Tanah Bumbu terus berupaya memperkuat ketahanan pangan melalui peningkatan produksi padi dan pembangunan infrastruktur. “Serta penyediaan sarana prasarana dan irigasi yang didukung APBD dan APBN,” ucapnya.
Hairuddin mengatakan bahwa pemerintah daerah juga mendorong regenerasi petani dan minat generasi muda di sektor pertanian, serta telah menetapkan Perda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) untuk mengendalikan alih fungsi lahan pangan.
Selain tambang, Tanah Bumbu juga dikenal sebagai daerah agraris. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sektor pertanian menyumbang 11,9 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada 2023.
Pertanian adalah kontribusi tertinggi kedua setelah pertambangan, yang mencapai 49,88 persen. BPS juga menyebut bahwa lebih dari 40 persen penduduk Tanah Bumbu bergantung pada sektor ini. Luas lahan pertanian sendiri mencakup lebih dari 30 persen wilayah kabupaten.
Namun, pada 2023, pertumbuhan PDRB sektor pertanian justru menjadi yang terendah, hanya 1,1 persen. Angka ini merupakan gabungan dari sektor kehutanan dan perikanan. Perlambatan ini menandakan potensi sektor tersebut yang belum berkembang optimal.