Banjir masih menjadi ancaman bagi pertanian di Tanah Bumbu. Pada Juni 2024, misalnya, DKPP memperkirakan kerugian sektor pertanian akibat banjir lebih dari Rp10 miliar. Banjir ini merendam sawah dan merusak tanaman padi di sembilan dari 12 kecamatan di Tanah Bumbu.
“Banjir dan kekeringan kan kondisi alam yang tidak bisa kita cegah. Hanya bisa kita minimalkan dampaknya,” ucap Erwin Novikar.
Baca Juga: Mimpi Swasembada Pangan Prabowo Subianto di Kalsel, Tak Realistis?
Erwin menjelaskan pemerintah telah berupaya mengurangi dampak bencana tersebut melalui Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Dengan premi sebesar Rp168 ribu per hektare, AUTP melindungi petani dari gagal panen akibat banjir, kekeringan, penyakit, dan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT).
Tanah Bumbu sendiri mendapat kuota perlindungan AUTP untuk 2.500 hektare sawah dari PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), perusahaan BUMN yang bekerja sama dengan pemerintah untuk menyediakan layanan asuransi bagi petani. Erwin menjelaskan 80 persen dari total premi ditanggung oleh APBN, sementara sisanya dibayar oleh petani atau ditanggung oleh pemerintah daerah. “Tahun 2024, sebagian biayanya ditanggung APBD Tanah Bumbu,” tukasnya.