Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan mencatat realisasi anggaran pengadaan perlengkapan seragam peserta didik tingkat SMP baru mencapai Rp441 juta atau 35,4 persen dari total anggaran Rp1,2 miliar dalam APBD 2024.
Hal itu terungkap dalam rapat kerja antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dengan Dinas Pendidikan, Senin (10/2). Pertemuan ini bertujuan mengevaluasi realisasi anggaran tahun 2024.
Baca Juga: Ada Kasus Apa? Kejari Geledah Kantor Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kobar
Salah satu penyebab rendahnya realisasi adalah ketidaksinkronan data siswa putus sekolah di Tanah Bumbu. Banyak dari mereka ternyata melanjutkan pendidikan ke pondok pesantren, sehingga hanya siswa tidak mampu yang mendapatkan bantuan seragam sekolah.
Selain itu, ketidaksinkronan ini terjadi karena dinas masih menggunakan data Program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2023 sebagai dasar penyusunan anggaran 2024.
PIP adalah program pemerintah pusat yang bertujuan meringankan biaya pendidikan dan mencegah putus sekolah, termasuk membantu siswa mengakses pendidikan formal tanpa terkendala biaya perlengkapan sekolah.
Akibatnya, program pengadaan seragam untuk siswa putus sekolah di Tanah Bumbu tidak terlaksana pada 2024. Dinas Pendidikan berencana kembali menjalankan program tersebut dalam APBD 2025 serta memvalidasi data tahun ini agar lebih akurat.
Menanggapi hal itu, anggota Banggar DPRD Tanah Bumbu, Harmanuddin, menilai Dinas Pendidikan seharusnya lebih dulu mengevaluasi data sebelum menyusun anggaran. Dengan begitu, program dapat tepat sasaran dan anggaran pun tidak mengendap. “Seharusnya ada verifikasi lebih awal sebelum penyusunan anggaran,” kata politikus Golkar itu.
Harmanuddin menyebut, anggaran yang tidak terserap seharusnya bisa dialokasikan untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak.
Sebab, banyak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Tanah Bumbu yang masih memerlukan tambahan dana untuk menjalankan program kerjanya. Tanya jawab antara Harmanuddin dan perwakilan bidang SMP berlangsung alot.
Sebab, perwakilan bidang SMP tidak memberikan pernyataan jelas mengenai rujukan data yang digunakan dalam penyusunan program pengadaan seragam. Ia juga tak menjelaskan alasan tetap memakai data lama atau bagaimana proses validasinya.
Harmanuddin berulang kali meminta kejelasan, tetapi jawaban yang diberikan tetap mengambang. Perwakilan bidang SMP hanya mengulang pernyataan soal ketidaksinkronan data tanpa memberi penjelasan lebih rinci.
Situasi semakin sulit karena Kepala Bidang SMP tidak hadir dalam rapat kerja tersebut dengan alasan menghadiri rapat lain. “Ke depan, kami minta kepala dinas dan kepala bidang harus hadir dalam rapat kerja agar ada pertanggungjawaban yang jelas dalam memberikan keterangan, apalagi ini membahas anggaran,” ujarnya.
Selain Dinas Pendidikan, rapat tersebut juga dihadiri oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan). (*)