Meski sudah diresmikan, masih banyak fasilitas keselamatan jalan yang belum terpenuhi di ruas Jalan Banjarbaru-Batulicin. Seperti Penerangan Jalan Umum (PJU), rambu lalu lintas, hingga pagar pengaman sisi jalan (guardrail). Tak hanya fasilitas jalan, beberapa titik pun sudah mengalami kerusakan.
Komisi III DPRD Kalsel mencatat, ada tiga titik jalan yang perlu ditangani. Seperti di Trase Bunglai, Trase Gunung Papua, dan Trase Kelok 12.
Menghindari kerusakan lebih parah dan berisiko terjadinya kecelakaan, Komisi III DPRD Kalsel mendatangi Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian PUPR untuk penanganan ruas jalan tersebut, Kamis (20/3/2025).
Dalam kesempatan itu, mereka mendorong agar penanganan ruas jalan tersebut bisa dibantu dengan pembiayaan APBN. Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo mengungkapkan proses perencanaan penanganan ruas jalan ini ditargetkan rampung pada September 2025.
Pelaksanaannya akan dimulai pada 2026 mendatang. “Penanganan ruas jalan yang rawan di Jalan Batulicin-Banjarbaru sudah ada kejelasan. Terutama di tiga titik rawan, yaitu Gunung Papua, Kelok 12, dan Bunglai. Pertengahan September 2025, insya Allah dokumen perencanaannya selesai. Sehingga tahun 2026 bisa mulai dikerjakan,” kata Kartoyo.
Selain persoalan anggaran, politisi Partai NasDem ini mengatakan penanganan ruas jalan ini juga menghadapi tantangan administratif.
Terutama terkait izin penggunaan kawasan hutan. “Sejumlah jalur yang masuk dalam kawasan hutan memerlukan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) agar proses konstruksi dapat berjalan sesuai regulasi. Melalui Kementerian PUPR, regulasi antar kementerian bakal memudahkan pekerjaan,” yakinnya.
Anggota Komisi III DPRD Kalsel, Rosehan Noor Bahri menambahkan, penanganan ruas jalan ini akhirnya disepakati dengan dibantu pendanaan dari pemerintah pusat.
Dari tiga titik ruas jalan yang rawan, hanya satu dibiayai melalui APBD, yakni Trase Bunglai. Sedangkan Trase Gunung Papua dan Kelok 12 mendapat dukungan APBN masing-masing Rp250 miliar dan Rp150 miliar.
“Dua ruas jalan ini disepakati dibantu dengan APBN, nilainya Rp400 miliar,” beber Rosehan.Direktur Pembangunan Jalan Ditjen Bina Marga, Wida Nurfaida mengatakan timnya telah melakukan survei langsung ke lokasi.
Dari hasil survei, pihaknya menemukan masih diperlukan evaluasi terhadap aspek geometrik jalan dan mitigasi longsoran. Direktur Jenderal Bina Marga, Roy Rizali Anwar menegaskan pembangunan jalan ini menerapkan pola kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Pemerintah daerah menyiapkan dana APBD untuk desain dan sebagian konstruksi, sementara sisanya akan ditanggung pemerintah pusat,” terang Roy. (*)