Ratusan guru Taman Kanak-Kanak (TK) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Banjarbaru tak lagi menerima insentif. Hal itu dikeluhkan Kelompok Kerja Kepala Taman Kanak-Kanak (K3TK) Banjarbaru saat bertemu Komisi I DPRD Banjarbaru, Kamis (17/4).
Ketua K3TK Kota Banjarbaru, Suranti, mengungkapkan pemberhentian insentif berdampak pada lebih dari 300 guru TK dan PAUD di Banjarbaru. Penyebabnya antara lain karena jumlah rombongan belajar yang dianggap kurang, serta belum terpenuhinya syarat pendidikan minimal Strata 1 (S-1).
“Bahkan kepala sekolah TK pun tidak lagi menerima insentif, karena dianggap tidak mengajar,” keluh Suranti. Yang disayangkan, lanjut dia, tidak ada sosialisasi resmi soal pemberhentian bantuan insentif ini. Pihak sekolah hanya menerima surat edaran yang dikirim lewat grup WhatsApp.
“Kami tidak pernah dikumpulkan. Kami hanya dikirim surat edaran lewat WA grup kepala sekolah,” sebutnya.
Menurut Suranti, di tahun-tahun sebelumnya, penerima insentif bahkan bisa berasal dari guru yang baru mengajar maksimal dua tahun. Kini, situasinya berbalik.
Menanggapi keluhan tersebut, Ketua Komisi I DPRD Banjarbaru, Ririk Sumari, menyatakan pihaknya akan segera memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) Banjarbaru untuk meminta klarifikasi.
“Saya juga sudah mendengar keluhan ini langsung dari beberapa guru PAUD. Mereka sebelumnya pernah menerima insentif, tapi sekarang tidak lagi. Ini yang akan kami fokuskan,” jelas Ririk. Ia memastikan, berbagai permasalahan lain juga akan dibahas dalam rapat kerja bersama dinas terkait. (*)