MARTAPURA – Kabupaten Banjar mencatatkan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) tertinggi se-Kalimantan Selatan. Berdasarkan data Mei 2025, jumlah ATS di daerah ini tembus 12.752 anak.
Paling mencolok, sebaran terbesar justru berada di wilayah Kecamatan Martapura. Kondisi ini ikut menjadi penyebab rendahnya capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banjar yang hanya berada di angka 74,41. Masih di bawah IPM Provinsi Kalsel sebesar 75,02, dan rata-rata IPM nasional 74,66.
Tak hanya itu, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Banjar juga masih di bawah target, baru mencapai 7,95 tahun. Merespons masalah tersebut, Pemkab Banjar membentuk Tim Koordinasi Penanganan ATS sebagai bagian dari Rencana Aksi Daerah (RAD). Rapat koordinasi digelar di Aula Barakat Sekretariat Daerah Banjar, Kamis (26/6).
Sekretaris Daerah Banjar, Mokhamad Hilman menegaskan tingginya ATS sangat memengaruhi capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS), yang merupakan salah satu indikator utama IPM. “Kalau masalah ATS bisa diselesaikan, ini akan jadi trigger besar untuk meningkatkan IPM Banjar,” kata Hilman.
Hasil verifikasi dan validasi (verval) data yang dilakukan sejak 25 Mei 2025, menunjukkan adanya penurunan angka ATS cukup signifikan. Dari semula 12 ribu anak, kini terdata sekitar 10 ribu anak.
“Saat verval, banyak ditemukan anak-anak yang sebenarnya bersekolah di lembaga pendidikan keagamaan nonformal, tapi tidak terdata di Dapodik ataupun EMIS. Sehingga selama ini tetap masuk kategori ATS,” jelasnya.
Menurut Hilman, ada tiga kategori ATS yang terdata dalam aplikasi Verval DO. Salah satunya adalah anak yang sebenarnya sekolah, namun tak tercatat di sistem nasional.
“Tugas awal kita sekarang adalah menyisir dan memvalidasi ulang data by name by address (BNBA), agar pengambilan kebijakan bisa tepat sasaran,” ujarnya.
Hilman menambahkan, penanganan ATS bukan hanya soal pendidikan. Faktor ekonomi, sosial, hingga budaya juga jadi penyebab. Untuk itu, Pemkab Banjar akan menggandeng banyak pihak, termasuk lembaga swasta dan Baznas.
“Kami juga akan mendekati lembaga pendidikan keagamaan yang belum masuk EMIS agar mereka bisa masuk ke sistem. Untuk anak putus sekolah karena faktor ekonomi, dinas terkait akan bergerak bersama,” tegasnya.
Kepala Dinas Pendidikan Banjar, Liana Penny menyebut pembentukan Tim Koordinasi ATS ini baru pertama kali dilakukan. Disdik Banjar juga sudah menjalin kerja sama dengan Baznas untuk membantu anak-anak dari keluarga tidak mampu. Mulai dari pembiayaan perlengkapan hingga seragam sekolah. “Bagi anak-anak yang ingin kembali ke sekolah, kami siapkan bantuan personal didik sesuai kebutuhan,” tambah Liana. (*)
Data Anak Tidak Sekolah Provinsi Kalimantan Selatan (Mei 2025)
Kabupaten Banjar: 12.752 anak
Kabupaten Kotabaru: 8.553 anak
Kota Banjarmasin: 7.378 anak
Kabupaten Tanah Laut: 5.808 anak
Kabupaten Tanah Bumbu: 4.390 anak
Kabupaten Hulu Sungai Selatan: 4.215 anak
Kabupaten Tapin: 3.865 anak
Kota Banjarbaru: 3.662 anak
Kabupaten Barito Kuala: 3.127 anak
Kabupaten Hulu Sungai Tengah: 2.754 anak
Kabupaten Hulu Sungai Utara: 2.572 anak
Kabupaten Tabalong: 2.545 anak
Kabupaten Balangan: 2.138 anak