BANJARMASIN - Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, penduduk miskin di Kalsel per September 2024 sebanyak 180 ribu orang (4,02 persen) dan pengangguran mencapai 88.499 orang pada Februari 2025.
Jumlah yang masih tinggi itu disorot Fraksi PKS DPRD Kalsel. PKS pun meminta Pemprov Kalsel, khususnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait serius menanggulangi masalah ini.
“Persoalan ini harus ditanggulangi dengan serius,” kata juru bicara Fraksi PKS DPRD Kalsel, Firman Yusi saat menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 di Rapat Paripurna DPRD Kalsel, Rabu (9/7).
Selain itu, Fraksi PKS juga meminta kualitas pendidikan di Kalsel ditingkatkan. “Selain peningkatan mutu, Fraksi PKS mendorong kolaborasi antara Pemprov dan pemerintah kabupaten/kota untuk distribusi hibah pendidikan hingga ke tingkat SD dan SMP,” tekan Firman Yusi.
Ia juga menekankan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa menimbulkan dampak sosial besar. “Penting lobi ke pemerintah pusat untuk memaksimalkan dana perimbangan yang masuk ke kas daerah,” ujarnya.
Fraksi PKS sendiri menyatakan dukungan penuh terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Pihaknya menyampaikan apresiasi atas penjelasan pemprov terkait postur pendapatan daerah yang dianggarkan Rp9,784 triliun dan belanja daerah Rp12,669 triliun. Dengan defisit sebesar Rp2,884 triliun yang direncanakan tertutupi dari pembiayaan daerah sebesar Rp2,982 triliun.
PKS menilai rancangan perubahan APBD 2025 sudah selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan visi misi gubernur. “Perubahan anggaran harus benar-benar mendukung pembangunan yang berkeadilan, demokratis dan berkelanjutan," ujar Firman Yusi. (*)