BANJARMASIN – Lebih dari 207 ribu peserta Jaminan Kesejatan Nasional (JKN) yang terdaftar di BPJS Kesehatan Banjarmasin menunggak pembayaran. Paling banyak di kelas III dengan biaya sebesar Rp35 ribu per bulan, jumlahnya lebih 163 ribu peserta.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banjarmasin, Asmar mengungkapkan bahwa iuran yang paling banyak menunggak ini adalah peserta mandiri. Namun, ia mengatakan juga masih ada perusahaan yang menunggak iuran.
“Jumlah peserta yang menunggak iuran BPJS Kesehatan mencapai 207 ribu lebih,” terang Asmar saat Public Expose Pengelolaan Program dan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun 2024, Senin (14/07). Asmar menerangkan, tunggakan iuran ini lebih banyak karena peserta seakan lupa. Padahal mereka memiliki kemampuan untuk membayar.
“Faktor kesadaran peserta membayar iuran ini salah satu penyebabnya,” paparnya. Ia mengimbau, agar tetap mendapatkan pelayanan kesehatan, para peserta untuk bisa membayar tunggakan tersebut. Jika menunggak pembayaran BPJS Kesehatan, pelayanan kesehatan yang ditanggung BPJS akan dinonaktifkan sementara.
Peserta tidak dapat menggunakan BPJS untuk berobat di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS, hingga tunggakan dilunasi.
“Setelah tunggakan dilunasi, kepesertaan akan aktif kembali dan pelayanan dapat digunakan,” paparnya. Asmar membeberkan, cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di Cabang Banjarmasin sudah mencapai 98,98 persen. Cakupan itu tak berbeda jauh dengan cakupan secara nasional yang juga berada di atas 98 persen.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti dari Jakarta menyampaikan secara virtual bahwa hingga akhir tahun 2024, jumlah kepesertaan Program JKN telah mencapai 278,1 juta peserta atau 98,45 persen.
Dengan capaian yang hingga saat ini terus meningkat, BPJS Kesehatan ingin memastikan setiap peserta dapat memperoleh layanan kesehatan yang memadai.
Untuk menjangkau peserta hingga ke pelosok daerah, pihaknya mengklaim telah menghadirkan layanan BPJS Keliling di 37.858 titik lokasi dengan menghasilkan 940.158 transaksi layanan.
”Kami juga bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan satu atap melalui Mal Pelayanan Publik di 227 titik, dan sudah menghasilkan 379.921 transaksi layanan hingga tahun 2024,” paparnya.
Ghufron Mukti menambahkan, BPJS Kesehatan terus meningkatkan kemudahan akses layanan melalui berbagai inovasi digital di fasilitas kesehatan. Peserta dapat memanfaatkan layanan telekonsultasi tanpa harus datang ke fasilitas kesehatan.
Pemanfaatan layanan ini juga telah digunakan oleh 17,2 juta peserta di 21.929 FKTP melalui Aplikasi Mobile JKN. ”Melalui fitur i-Care JKN yang ada di Aplikasi Mobile JKN juga mempermudah tenaga medis menelusuri riwayat pelayanan kesehatan peserta selama satu tahun terakhir,” katanya. (*)