MARTAPURA – Pemerintah Kabupaten Banjar menyoroti jalur Bypass Banjarbaru–Batulicin yang dikenal sepi dan rawan kecelakaan lalu lintas. Untuk meningkatkan keamanan, Pemkab Banjar berencana membangun Pos Layanan Terpadu di kawasan Desa Antaraku, Kecamatan Pengaron. Pos ini akan berfungsi sebagai pusat pengamanan, penanganan darurat, dan koordinasi lintas instansi.
Langkah ini merupakan hasil koordinasi antara Dinas Perhubungan (Dishub) Banjar, Polres Banjar, Kodim 1006/Banjar, dan sejumlah pihak terkait.
Kepala Dishub Banjar, I Gusti Nyoman Yudiana, menyebut lokasi yang dipilih sangat strategis untuk mendukung keamanan di jalur penghubung Batulicin–Aranio yang minim aktivitas warga dan rentan kriminalitas.
Dishub Banjar telah menyiapkan anggaran sekitar Rp200 juta dari APBD Murni 2025 untuk proyek ini. Namun, pelaksanaannya tertunda karena lokasi yang dipilih berada di kawasan hutan lindung, sehingga masih menunggu proses perizinan pemanfaatan lahan dari pusat.
"Kami sudah menyiapkan anggaran sekitar Rp200 juta dari APBD Murni 2025. Hanya saja, pelaksanaannya tertunda karena izin lahan belum rampung,” kata Nyoman, Selasa (7/10). Nyoman memastikan bahwa proses perizinan saat ini tengah ditangani oleh Bagian Administrasi Pembangunan Setda Banjar.
Pos terpadu ini akan dioperasikan secara kolaboratif oleh personel Dishub, Polres, Kodim, BPBD, dan relawan masyarakat. Fasilitas yang akan dibangun di tepi ruas Jalan Gubernur Sahbirin Noor ini cukup lengkap, meliputi ruang jaga, ruang tahanan, pos istirahat petugas dan ruang koordinasi lintas instansi.
"Dengan adanya pos ini, pengguna jalan akan merasa lebih aman dan nyaman saat melintas,” tambah Nyoman. Targetnya, pembangunan bisa dimulai pada 2026 setelah izin pemanfaatan lahan disetujui, menjadikannya titik vital dalam pelayanan masyarakat dan penanganan darurat di jalur krusial tersebut. (*)