BANJARMASIN – Meskipun bertindak sebagai pengendali penuh operasional di Bank Kalsel, kepemilikan saham Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan saat ini justru tidak mayoritas. Fakta mencolok, Pemkab Balangan saat ini memegang saham terbesar sebesar 31 persen, mengungguli Pemprov Kalsel yang hanya memiliki 21 persen saham.
Untuk menggeser posisi tersebut dan menjadi pemilik saham mayoritas, Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Kalsel tengah menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyertaan Modal ke Bank Kalsel dengan target nilai penyertaan modal mencapai Rp1 triliun.
Rosehan: Pengendali Harus Mayoritas
Ketua Pansus III, Rosehan NB, menegaskan bahwa Pemprov Kalsel minimal harus memiliki saham 51 persen untuk menyandang status mayoritas.
"Saat ini Pemprov Kalsel baru memiliki 21 persen saham, lebih rendah dibanding dengan Pemkab Balangan sebesar 31 persen saham," ujar Rosehan usai rapat Pansus III, Jumat (17/10/2025). "Seharusnya sebagai pengendali kebijakan adalah pemilik saham mayoritas," lanjutnya.
Rosehan menekankan bahwa penyertaan modal senilai Rp1 triliun tersebut akan dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah. Sebagai langkah awal, Pemprov Kalsel berencana melakukan penyertaan modal sebesar Rp400 miliar di tahun 2026.
"Tadi dipasang target hingga Rp1 triliun. Akan dilakukan penyertaan modal secara berkala. Sudah saatnya Pemprov Kalsel tak hanya sebagai pengendali, juga pemilik saham mayoritas," tekannya.
Skema Anggaran Berubah Akibat TKD Berkurang
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kalsel, Fatkhan, membenarkan adanya rencana penambahan penyertaan modal tersebut. Namun, seiring adanya pengurangan dana transfer ke daerah (TKD) dari pusat, skema penyertaan modal awal yang semula direncanakan Rp400 miliar di tahun 2026 harus disesuaikan kembali.
"Kami harus menyesuaikan kembali program mana saja yang lebih prioritas. Termasuk dengan penyertaan modal ke Bank Kalsel," paparnya.
Skema terbaru penyertaan modal sebesar Rp400 miliar akan dibagi dalam dua tahun anggaran: Rp150 miliar di tahun 2026 dan Rp250 miliar di tahun 2027.
Fatkhan optimis target total Rp1 triliun sangat mungkin dicapai, terutama dengan adanya mekanisme dividen yang diterima dan dikembalikan lagi sebagai penyertaan modal, sehingga tidak terlalu membebani APBD Kalsel secara langsung.
Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin, membenarkan komposisi kepemilikan saham saat ini. "Saham terbesar saat ini dimiliki Pemkab Balangan sebesar 31 persen atau Rp900 miliar. Pemprov Kalsel berada di urutan kedua sebesar 21 persen atau Rp600 miliar. Namun di anggaran dasar kami, pengendalinya Pemprov Kalsel," terangnya.(*)