BANJARMASIN – Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin bergerak cepat menyikapi insiden diare massal yang menyerang puluhan siswa SMPN 33 pada Selasa (21/10). Untuk menghindari spekulasi liar mengenai penyebabnya, Wali Kota Muhammad Yamin mengambil langkah tegas dengan memanggil pihak penyedia program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Satuan Penyedia Pangan Gizi (SPPG).
Pemanggilan tersebut bertujuan untuk melakukan klarifikasi dan pemeriksaan mendalam terhadap seluruh proses produksi dan penyaluran makanan.
Baca Juga: Puluhan Siswa SMPN 33 Banjarmasin Muntah dan Mencret Massal, Dugaan Keracunan Makanan Diselidiki
“Semua harus dicek ulang. Kita akan panggil pihak penyedia MBG dan SPPG, kita kroscek bagaimana kondisi di tempat produksinya, bagaimana proses penyajiannya. Kita harus pastikan semuanya sesuai standar,” tegas Yamin kepada Radar Banjarmasin, Rabu (22/10/2025).
Wali Kota menekankan bahwa langkah ini sangat penting untuk menjaga kredibilitas program MBG, yang merupakan program strategis nasional. Ia menganggap kejadian ini sebagai bahan evaluasi serius agar insiden serupa tidak terulang di sekolah lain di Banjarmasin.
“Kita tidak mau program baik ini tercoreng hanya karena kelalaian teknis di lapangan,” ujarnya.
Menunggu Hasil Laboratorium dan Peringatan Keras
Yamin menjelaskan bahwa Pemko telah berkoordinasi erat dengan Dinas Pendidikan (Disdik) dan Dinas Kesehatan (Dinkes). Tim kesehatan telah mengambil sampel makanan dan air minum dari lingkungan sekolah untuk menjalani uji klinis dan kimia di laboratorium.
“Kita tunggu hasil laboratoriumnya dulu, baru bisa bicara soal penyebab. Pemko tidak mau berspekulasi,” katanya, memastikan bahwa penentuan penyebab akan didasarkan pada data ilmiah.
Selain itu, Wali Kota memberikan peringatan keras kepada seluruh penyedia MBG agar meningkatkan disiplin dalam pengolahan dan terutama waktu penyajian makanan.
“Masak malam, sajikan siang, itu tidak boleh. Makanan bisa berubah kualitasnya kalau terlalu lama dibiarkan,” tegas Yamin, menggarisbawahi potensi risiko kesehatan akibat penundaan penyajian.
Ia juga menekankan peran aktif guru dan pihak sekolah. Menurutnya, guru menjadi leading sector di sekolah dan harus lebih aktif mengawasi proses pembagian MBG. “Mereka yang harus memastikan MBG yang diterima anak-anak masih layak konsumsi,” pungkas Yamin. (*)