BANJARBARU – Lonjakan kasus baru HIV di Kalimantan Selatan kembali menempatkan Kabupaten Banjar pada posisi tinggi. Data Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel mencatat, Banjar menyumbang 66 kasus baru HIV pada tahun 2025, menjadikannya salah satu dari tiga wilayah dengan kontribusi terbesar bersama Banjarmasin dan Banjarbaru.
Menanggapi kondisi epidemiologis ini, Anggota DPRD Kabupaten Banjar, M Ali Syahbana, menegaskan bahwa respons paling mendesak saat ini bukanlah memperbesar stigma, melainkan memperkuat edukasi publik yang komprehensif.
"Jihad kita hari ini adalah jihad melawan kebodohan, ketakutan, dan stigma. Bukan memerangi orang yang sedang sakit, tetapi memerangi ketidaktahuan masyarakat soal HIV," tegasnya kepada wartawan, Kamis (11/12/2025).
Ali Syahbana menilai, fakta epidemiologis ini seharusnya membuka mata banyak pihak, namun stigma terhadap penyintas HIV atau Orang Dengan HIV AIDS (ODHA) masih mengakar kuat di masyarakat.
Menurutnya, banyak warga masih keliru memahami cara penularan HIV. Dampaknya, ODHA kerap dijauhi dan dikucilkan, padahal HIV tidak menular melalui sentuhan fisik, makan bersama, atau hidup bertetangga.
"Tidak ada dalil rasional untuk mengucilkan mereka. HIV hanya menular melalui cairan tubuh tertentu seperti darah, cairan seksual, dan ASI," ucapnya.
Dalam perspektif Islam rahmatan lil 'alamin, kata Ali, penyintas HIV adalah orang yang sedang diuji dan harus dibantu serta dijaga kehormatannya. Menghakimi atau memberi label buruk justru bertentangan dengan ajaran agama yang mengedepankan kasih sayang.
Ali juga mengingatkan bahwa stigma justru memperburuk situasi karena membuat banyak orang berisiko tinggi takut melakukan tes atau enggan berobat.
"Jika orang berisiko enggan memeriksakan diri, rantai penularan tidak akan pernah terputus. Ini akan menjadi lingkaran setan yang merugikan semua pihak," ujarnya.
Politisi ini mendorong pemerintah daerah dan dinas terkait untuk serius menggarap penjangkauan kelompok berisiko—seperti pekerja seks komersial, pengguna narkoba suntik, dan komunitas rentan lainnya—dengan pendekatan persuasif, rahasia, dan humanis.
Ali menambahkan, tenaga kesehatan dan petugas lapangan juga harus dibekali pelatihan khusus agar mampu menjaga kerahasiaan identitas pasien dan tidak menggunakan bahasa yang menghakimi atau merendahkan. (*)