Dalam beberapa pekan terakhir, masyarakat Kotawaringin Barat, Kalteng kesulitan mendapatkan pasir. Sejumlah pekerjaan yang memerlukan bahan baku ini terpaksa berhenti sementara sambil menunggu pasokan pasir.
“Sementara stop dulu kerja, karena kemarin kami pasang keramik, kebetulan pasir habis. Mau pesan belum ada, jadi stop dulu nunggu pasir ada,” ungkap Julianto, tukang bangunan di Pangkalan Lada. Ia mengaku sudah seminggu ini tidak bekerja karena menunggu pasir. Hal senada disampaikan Agus, warga Kecamatan Pangkalan Lada yang sedang membangun rumah. Setelah memasang atap, kini proses memplester harus berhenti karena pesanan pasir yang ditunggu sejak seminggu lalu belum juga datang.
“Kata sopirnya ada razia, makanya tidak berani setor pasir, terpaksa stop dulu ini,” kata Agus. Selain pekerja bangunan, para pengusaha batako juga mengeluhkan kelangkaan pasir. Pembuatan batako sangat tergantung pada bahan baku pasir selain semen.
Baca Juga: Razia Balap Liar di Kota Sampit, Polisi Amankan 29 Motor
“Kalau pasir kuning kemarin ada yang berani mengirim, tapi kita perlu pasir putih, katanya belum berani karena masih ada razia,” ujar seorang pekerja batako. Para sopir truk yang biasanya mengangkut pasir kini juga terpaksa menganggur karena tidak ada bahan yang bisa diangkut. Mereka mengeluhkan penurunan pendapatan yang drastis sementara kebutuhan sehari-hari tetap harus dipenuhi. “Kami sangat tergantung pada pengangkutan pasir untuk penghasilan. Dengan kondisi seperti ini, kami benar-benar kesulitan,” ungkap seorang sopir truk.
Proyek pembangunan di berbagai wilayah juga mengalami kendala. Kelangkaan pasir menyebabkan keterlambatan penyelesaian proyek infrastruktur, baik itu gedung maupun fasilitas publik lainnya. Hal ini berdampak pada perekonomian lokal karena banyak proyek yang terhenti dan pekerja konstruksi yang bahan baku pasirnya habis terpaksa stop sementara. Masalah lain yang memperparah situasi ini adalah belum adanya izin tambang galian C. Proses perizinan yang rumit, membuat banyak pengusaha pasir kesulitan mendapatkan izin, sehingga menghentikan operasinya.
Sejumlah warga meminta solusi cepat dan efektif untuk mengatasi masalah ini. Mereka berharap pemerintah dapat mempercepat proses perizinan tambang pasir agar pasokan pasir kembali normal. Selain itu, diperlukan kebijakan yang dapat melindungi lingkungan namun tetap memungkinkan pemanfaatan sumber daya alam secara legal dan berkelanjutan. Warga mendesak agar pemerintah segera turun tangan untuk mencari jalan keluar bagi masalah ini. Dengan memberikan perhatian khusus pada percepatan proses perizinan dan pengawasan yang lebih efektif, diharapkan krisis pasir ini dapat segera teratasi sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas normal tanpa harus khawatir akan kelangkaan bahan bangunan esensial ini. Kepala Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA) Setda Kobar Hasan Basri meminta agar konfirmasi lebih lanjut dilakukan ke Sekretaris Daerah. Namun, terkait perizinan, menurutnya kewenangan berada di Provinsi. Sementara itu, Sekda Kobar, Rody Iskandar, belum bisa dikonfirmasi terkait masalah ini pada Senin (22/7/2024). (sam/yit)