SAMPIT – Kenaikan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menjadi sorotan utama pemerintah daerah. Kondisi ini dinilai sebagai sinyal darurat yang menuntut penguatan kebijakan dan kolaborasi lintas sektor untuk memastikan program pengentasan kemiskinan benar-benar efektif.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, jumlah penduduk miskin di Kotim bertambah 1.010 jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Persentase kemiskinan naik dari 5,66 persen menjadi 5,83 persen (bertambah 0,17 persen poin). Kenaikan ini menempatkan Kotim sebagai kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi keempat di Kalimantan Tengah.
Menanggapi data tersebut, Pemerintah Kabupaten Kotim menegaskan komitmennya untuk memperkuat langkah penanggulangan kemiskinan melalui kebijakan yang lebih terarah dan terintegrasi.
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kotim, Umar Kaderi, menyampaikan bahwa kemiskinan adalah persoalan multidimensi yang memerlukan kerja bersama dari seluruh sektor.
“Penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025–2029,” ujar Umar saat memimpin rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan se-Kotim, Senin (15/12/2025).
Arah kebijakan daerah berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan warga miskin, serta upaya memastikan tidak ada masyarakat yang berada dalam kondisi miskin ekstrem.
Umar menekankan pentingnya sinkronisasi data kemiskinan sesuai Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025. Seluruh program wajib menggunakan data sasaran by name by address berbasis NIK yang mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Data yang akurat menjadi kunci agar kebijakan tepat sasaran dan tidak tumpang tindih,” tegasnya. Selain pembenahan data, integrasi program dan anggaran antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga menjadi fokus utama. Setiap OPD didorong menjalankan peran sinergis dari sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga perlindungan sosial.
Umar menambahkan, strategi jangka panjang harus bertumpu pada pemberdayaan masyarakat. Bantuan sosial dinilai penting, namun harus diiringi peningkatan akses pendidikan, layanan kesehatan, pelatihan kerja, serta penguatan UMKM dan ekonomi desa. Pemerintah daerah juga mendorong kolaborasi dengan dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat melalui peran CSR dan pendampingan akademisi. (yn/fm)
