Ratusan mahasiswa gabungan dalam organisasi Cipayung Plus, September Hitam dan BEM se-Kota Palangka Raya menyampaikan aspirasi ke lembaga perwakilan rakyat Kalimantan Tengah (Kalteng), Senin (1/9) Dalam aksi tersebut mereka menyuarakan kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat. Kebijakan yang dibuat justru menguntungkan kantong pribadi segelintir pihak termasuk Anggota DPR RI.
Sebagai bentuk kekecewaan kepada lembaga perwakilan, para mahasiswa sampai menunjukan potongan kepala babi yang dianggap sebagai gambaran kinerja pemerintah pusat dan DPR yang menghalalkan berbagai macam cara untuk memenuhi kepentingan pribadi. Koordinasi aksi dari Cipayung Plus, Andri Mulyanto, menyebutkan salah satu yang paling menjadi sorotan yakni kenaikan gaji, tunjangan, dana pensiun Anggota DPR RI yang bisa dianggap fantastis. Hal tersebut terlihat timpang jika dibandingkan dengan gaji guru termasuk tenaga honorer bidang pendidikan yang masih sangat kecil. Metinya guru selaku garda terdepan membangun masa depan bangsa harus mendapat perhatian yang pertama.
“Keresahan-keresahan ini juga ada di Kalimantan Tengah, maka dari itu kami minta DPRD Provinsi bisa follow up ini ke pemerintah pusat,” katanya. Banyak kebijakan yang dinilai penting dan mendesak, namun penyelesaiannya justru sangat lambat. Seperti halnya pengesahan Rancangan Undang-undang Perampasan Aset, dan Rancangan Undang-undang tentang Hak Masyarakat Adat. “Khususnya kami dari Cipayung Plus meminta DPR RI menggunakan hak angket untuk agar dengan segera menurunkan Kapolri,” ucapnya. Tak hanya isu nasional yang dipermasalahkan, pihaknya juga menyinggung isu daerah yang dianggap perlu ditindaklanjuti. Salah satunya pembentukan produk hukum daerah untuk sistem peninjauan PHK dan upaya yang adil bagi buruh perkebunan, tambang, tani, dan buruh UMKM.
“Perda itu penting dibuat untuk kepentingan masyarakat, dan yang justru dibatalkan itu terkait Raperda Kenaikan Gaji DPRD Kalteng,” ucapnya.
Selain itu masalah sengketa lahan ataupun agraria yang masih marak terjadi, DPRD Kalteng diminta aktif untuk turut serta dalam penyelesaian masalah ini. DPRD Juga diminta menolak kenaikan PBB dan NJOP serta tarif BPJS di Kalteng. “Jadi pikirkan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, itu yang harus diperjuangkan dengan cepat supaya menjadi bukti lembaga perwakilan betul-betul bekerja,” ucapnya.
Sementara itu Ketua DPRD Kalteng, Arton S Dohong, menegaskan bahwa lembaga legislatif berjanji meneruskan aspirasi tersebut kepada DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri supaya ditindaklanjuti sebagai mana harapannya untuk kepentingan masyarakat. “Dari aksi-aksi yang lalu, semuanya sudah sampai di pusat dan itu ada buktinya. Nah sama dengan yang baru ini, kami pastikan semuanya disampaikan kepada pemerintah pusat,” pungkasnya. (sho)