PALANGKA RAYA – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mencatat adanya tren positif dalam penyerapan tenaga kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kalteng pada Agustus 2025 tercatat sebesar 3,97 persen, atau turun 0,04 persen poin dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Kepala BPS Kalteng, Agnes Widiastuti, mengungkapkan bahwa meskipun TPT secara keseluruhan turun, ketimpangan pengangguran terlihat jelas berdasarkan jenjang pendidikan dan jenis kelamin.
Dari total 58,61 ribu orang yang berstatus pengangguran, BPS menemukan penurunan signifikan pada TPT perempuan, namun sebaliknya pada laki-laki. TPT perempuan turun 0,92 persen poin menjadi 4,43 persen. Penurunan ini menunjukkan peningkatan serapan tenaga kerja perempuan di pasar kerja Kalteng. TPT pria naik 0,41 persen poin menjadi 3,71 persen.
Lulusan SMA Paling Banyak Menganggur
Analisis berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa jenjang pendidikan yang ditamatkan memengaruhi peluang kerja secara drastis. TPT tertinggi di Kalteng berada pada kelompok lulusan SMA, mencapai 5,82 persen.
Sebaliknya, penduduk dengan pendidikan terendah, yaitu tamatan SD ke bawah, mencatatkan TPT terendah, hanya sebesar 2,56 persen. Secara wilayah, pengangguran tertinggi di Kalteng berpusat di Kota Palangka Raya dengan TPT mencapai 5,23 persen.
Jumlah penduduk Kalteng yang bekerja bertambah sekitar 15,41 ribu orang dari Agustus 2024, kini mencapai 1.417,68 ribu orang. Agnes Widiastuti menyebutkan bahwa sektor-sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja baru adalah pertambangan dan penggalian yang bertambah 15,09 ribu orang. Sektor perdagangan bertambah 10,12 ribu orang dan industri pengolahan bertambah 5,86 ribu orang.
Secara proporsi, sektor Pertanian tetap menjadi penyerap tenaga kerja terbesar (33,02%), disusul Sektor Perdagangan (16,48%) dan Pertambangan dan Penggalian (10,69%).
Penurunan TPT ini, meskipun tipis, menunjukkan bahwa momentum pertumbuhan ekonomi Kalteng sebesar 5,36 persen pada triwulan III tahun 2025 mulai berdampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja di provinsi tersebut. (*)