DHAKA – Syekh Hasina Wazed mencetak rekor baru. Perempuan 71 tahun yang sudah sembilan tahun duduk di kursi perdana menteri (PM) itu melanjutkan dominasinya atas Bangladesh. Hasil pemilu legislatif Minggu (30/12) berpihak kepadanya. Awami League, partai yang dia ketuai, menguasai 287 di antara total 298 kursi yang diperebutkan.
”Kita sudah melewati begitu banyak pemilu buruk. Tapi, tidak ada yang lebih buruk dari pemilu kali ini,” ujar Kamal Hossain, ketua Gano Forum, partai yang masuk aliansi oposisi National Unity Front (NUF), kepada Reuters. Kemarin (31/12) NUF langsung melayangkan protes ke komisi pemilihan umum.
Koalisi oposisi yang dimotori Bangladesh Nationalist Party (BNP) itu menuntut pemilu ulang. Tapi, tidak dengan sistem yang kini berlaku. Melainkan dengan sistem pemilu yang lebih netral.
Sejak awal, kemenangan Awami League memang sudah diramalkan. Posisi Hasina sebagai PM yang tak tergantikan juga sudah bisa ditebak. Sembilan tahun berturut-turut menjadi kepala pemerintahan membuat popularitas Hasina di Bangladesh tak tersaingi. Apalagi, dia juga pernah menjadi PM Bangladesh pada periode 1996–2001.
Oposisi melaporkan kecurangan-kecurangan yang mereka jumpai di lapangan terkait pemilu. Selain aksi kekerasan yang mengakibatkan sedikitnya 17 orang terbunuh di hari pencoblosan, ada laporan soal intimidasi. Kabarnya, sejumlah petugas di tempat pemungutan suara (TPS) berusaha memaksa warga memberikan suara mereka pada partai tertentu.
Namun, kubu petahana menampik tudingan-tudingan tersebut. ”Banyak bukti yang menunjukkan antrean panjang di depan TPS. Menurut saya, demokrasi berjalan dengan damai dan stabil,” terang Sajee Wazed, putra Hasina yang juga politikus Awami League.
Klaim Sajee itu tentu tidak langsung dipercaya. Pengamat politik Asia Selatan Michael Kugelman menyatakan bahwa laporan kecurangan tidak bisa semudah itu dibantah. Apalagi, kemenangan kubu petahana dalam pemilu kali ini juga mencurigakan.
Mereka hampir menang 100 persen. ”Kalaupun Awami League punya basis dukungan yang kuat, kemenangan partai sampai lebih dari 90 persen dalam pemilu patut dicurigai,” ujar peneliti pada Wilson Center tersebut. (bil/c25/hep)
