SAMARINDA - Pemprov Kaltim diminta fokus mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya alam (SDA) tak terbarukan. Pasalnya hingga saat ini, kontribusi sektor ini masih paling tinggi, mencapai 45 persen terhadap pertumbuhan ekonomi Bumi Etam.
Tahun ini, diprediksi tantangan ekonomi Bumi Etam jauh lebih besar. Itu seiring menurunnya harga batu bara, yang hingga kini masih menjadi bisnis penopang ekonomi Kaltim. Untuk diketahui, perubahan harga emas hitam membuat ekonomi Kaltim pada 2015 minus 1,21 persen, kemudian minus 0,38 persen pada 2016. Membaiknya harga batu bara membuat ekonomi Kaltim pada 2017 tumbuh 3,13 persen. Sementara pada 2018, ekonomi Kaltim hanya berkisar 1,84-2,24 persen.
“Penurunan harga batu bara menjadi tantangan terbesar tahun ini. Tapi kita tetap harus optimistis,” kata Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw-BI) Kaltim Muhamad Nur, Selasa (8/1).
Dia membeberkan, saat ini pemerintah sudah banyak menjalankan program untuk keluar dari ketergantungan batu bara. Agar kontribusinya mengecil dan tidak membuat perekonomian tumbuh secara tidak sehat karena ketergantungan harga komoditas itu.
Namun, menggeser ketergantungan ekonomi kepada sektor lain membutuhkan waktu. “Tahun ini, pemerintah bisa fokus menghidupkan sektor lain. Salah satunya pariwisata, namun semua sektor yang menjadi pilihan memang tidak bisa instan, butuh proses panjang,” ungkapnya.
Terpisah, Gubernur Kaltim Isran Noor mengatakan, pihaknya sadar Kaltim tidak dapat terus bergantung pada kekuatan sumber daya alam seperti minyak dan gas serta batu bara. Kaltim perlu menggali potensi ekonomi unggulan baru dengan mendorong peningkatan nilai tambah memanfaatkan potensi SDA, yang tersedia dan potensial dikembangkan.
“Kita tahu, bahwa beberapa tahun kemarin pertumbuhan ekonomi Kaltim sempat minus karena terlalu bergantung pada komoditas mentah,” katanya.
Dia menjelaskan, ketika Kaltim mengalami penurunan penerimaan yang bersumber dari minyak dan gas serta batu bara (royalti menurun) akibatnya berdampak pada penerimaan daerah dari pemerintah pusat. Bahkan pada 2017-2018 mengalami titik paling bawah hanya mencapai Rp 7,2 triliun.
"Kaltim sebagai provinsi yang kaya dengan potensi SDA harus bisa dioptimalkan. Sehingga mampu menopang percepatan pembangunan yang muaranya untuk menyejahterakan masyarakat serta kemajuan Kaltim," ujarnya.
Menurutnya, untuk mengolah potensi unggulan yang ada perlu dilakukan terobosan, menciptakan karya dan inovasi-inovasi baru yang dapat mendukung bangkitnya perekonomian daerah. “Saya menargetkan, 10 tahun yang akan datang sumber daya alam ekstraktif tidak banyak lagi berperan, seperti minyak, gas dan batu bara. Oleh karena itu seluruh stakeholders harus membantu menemukan solusi,” ungkapnya.
Dia mengatakan, saat ini pihaknya sedang mempersiapkan konsolidasi regulasi kewenangan. Hal itu sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta masih banyak hal-hal lainnya yang harus diperbaiki dan dibenahi.
“Perbaikan regulasi ini, salah satu cara untuk mengubah aturan agar Kaltim bisa mengurangi ketergantungan terhadap bisnis komoditas mentah. Sepanjang kita belum bisa memperbaiki regulasi, maka Kaltim tidak akan bisa berbuat banyak untuk mengurangi ketergantungan. Secara bertahap pada 2019 hal itu akan kita dilakukan,” tutupnya. (*/ctr/ndu/k15)
