TENGGARONG–Edi Damansyah menumpahkan kekesalannya. Bupati Kukar itu menyemprot perusahaan di sektor kehutanan dengan tudingan tak menganggap keberadaan pemkab. Pria berperawakan tinggi besar itu menilai, korporasi-korporasi tersebut minim koordinasi terkait penyaluran tanggung jawab sosial perusahaan (TJSP).
Tak hanya itu, Edi menyayangkan penyaluran TJSP terkesan bergerak sendiri-sendiri. “Saat ini kita sedang berupaya membenahi, agar TJSP ini semakin tepat sasaran. Tapi perusahaan di sektor kehutanan jalan sendiri-sendiri. Mereka sepertinya menganggap pemerintah kabupaten ini tidak ada,” kata Edi.
Kekesalan bupati dipicu programnya membangun kemitraan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) bekerja sama dengan perusahaan, terhambat koordinasi. Dia menduga hal tersebut juga dipicu sistem pengawasan sektor kehutanan yang saat ini menjadi kewenangan Pemprov Kaltim. Padahal, kata dia, terkait kewajiban TJSP, kabupaten yang memiliki data kebutuhan masyarakat.
“Mungkin merasa pengawasan saat ini ada di provinsi, makanya mereka jalan sendiri-sendiri. Tulis saja besar-besar seperti itu. Biar masyarakat juga tahu,” ungkap Edi.
Sejumlah perusahaan di sektor kehutanan di Kukar, antara lain, hutan tanaman industri (HTI), serta yang mengantongi hak produksi hutan (HPH). “Yah, kita lihat saja sampai mana mereka begitu. Saya harap, ke depan semua bisa saling koordinasi. Masyarakat yang menerima bantuan TJSP tidak hanya ditinggal di ring satu. Banyak kok contohnya,” tutup Edi.
Diwartakan sebelumnya, puluhan penggiat UMKM di Kukar memadati kantor Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP). Mereka antusias menata hingga memamerkan berbagai produk hasil UMKM di lapak yang telah disediakan. Sebagian bahkan tak hanya dipasarkan di Kaltim, tapi juga hingga luar Kalimantan.
Puluhan pemilik UMKM di Kukar menghadiri diskusi bersama sejumlah stakeholder di lingkungan Pemkab Kukar beserta swasta yang bertajuk ngapeh UMKM. Dipimpin Bupati Kukar Edi Damansyah, kegiatan diskusi tersebut pun berlangsung hangat dengan berbagai penyampaian persoalan hingga capaian yang diraih.
Kepala DPM-PTSP Kukar Bambang Arwanto menjelaskan, pihaknya meluncurkan program Inovasi Dagang Kemitraan (Idaman) yang melibatkan unsur swasta dan pemerintahan. Selain itu, pihak akademisi turut dilibatkan untuk mengatasi sejumlah persoalan secara ilmiah.
“Karena kita sadari UMKM ini menyumbang jumlah tenaga kerja serta perekonomian masyarakat. Sehingga memang patut mendapat perhatian khusus,” kata Bambang Arwanto.
Dari kegiatan diskusi alias ngapeh ini, diharapkan bisa membedah sejumlah persoalan UMKM dari hulu hingga hilirnya. Sebab, sejumlah OPD yang berkaitan dengan UMKM juga turut dihadirkan. Termasuk pihak swasta yang diharapkan ikut melakukan pembinaan hingga pemasaran UMKM.
“Jadi diskusi semacam ini akan menjadi embrio menuju laboratorium kemitraan UMKM. Sudah banyak UMKM yang juga sudah sangat berkembang seperti di Muara badak, Tenggarong Seberang, dan Loa Kulu. Nanti juga bekerja sama dengan BUMDes dan membentuk semacam toko idaman yang berisi produk-produk UMKM,” katanya. (qi/dwi/k8)
