SAMARINDA–Wacana membentuk panitia khusus (pansus) pengawas pertambangan dan perkebunan oleh DPRD Kaltim mendapat sorotan di internal mereka. Agenda yang sudah disusun Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kaltim itu akhirnya dibekukan sementara.
Syafruddin, ketua Fraksi PKB, menjadi salah satu anggota dewan yang lantang menolak dibentuknya pansus tersebut. “Dalam waktu dekat, banyak agenda DPRD. Salah satunya, pemilu. Sebaiknya ini ditunda dulu biar enggak molor karena kita semua disibukkan agenda kepartaian,” ucapnya di paripurna yang dihelat, beberapa waktu lalu.
Usul itu akhirnya disetujui para wakil rakyat dan memilih menunda pembentukan pansus tersebut, meski sudah masuk agenda DPRD. Karena ihwal itu, para wakil rakyat pun bersepakat agar kinerja pansus tidak benturan dengan jadwal politik saat ini. “Khawatir kerjanya enggak maksimal,” Ucap HM Syahrun, ketua DPRD Kaltim.
Padahal, di meja kerja para legislator itu masih ada 12 pansus penyusun peraturan daerah (perda) yang tak satu pun menyelesaikan tugas menerbitkan perda. “Pansus yang ada tetap kerja. Hadirnya pansus ini bisa muncul dari hasil aspirasi warga,” akunya.
Alung, begitu dia disapa, menuturkan rencana pembentukan pansus tersebut merupakan inisiatif dari DPRD Kaltim sendiri. Alasan dibentuk lantaran para penghuni Karang Paci banyak menerima laporan adanya kawasan perkebunan warga yang tergerus oleh konsesi pertambangan.
Belum lagi karena maraknya pertambangan ilegal, lokasi tambang dekat pemukiman, pelanggaran dan pencemaran lingkungan, masalah tenaga kerja hingga kesejahteraan pun masuk dalam kerja pansus nantinya. "Pertimbangannya, karena teman-teman menemukan banyak masalah. Nantinya hasil pansus akan membuat rekomendasi kepada gubernur untuk dilakukan oleh OPD terkait melalui kebijakan,” tutup politikus Golkar tersebut. (*/ryu/kri/k8)
