SAMARINDA- Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi mengatakan, untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, idealnya memang jangan sampai ada penurunan produksi batu bara.
Pemerintah Provinsi Kaltim sendiri saat ini tengah berharap-harap cemas. Bayang-bayang ekonomi terpuruk dalam tiga tahun mendatang kembali membayangi.
Hadi Mulyadi menyatakan, pembatasan yang dilakukan Kementerian ESDM untuk mendisiplinkan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) memang diperlakukan.
“Kita tahu beberapa tahun yang lalu, batu bara jatuh, ekonomi Kaltim terpuruk. Efeknya sangat luas, hingga ke seluruh sektor usaha di Kaltim,” ujar Hadi, Kamis (21/3).
Namun, persentase pembatasan hanya 33 juta ton dari sebelumnya 69 juta ton telah melampaui 50 persen produksi batu bara di Kaltim.
“Kami sudah bernegosiasi dengan kementerian. Ini sedang dengan Komisi VII,” imbuh Hadi.
Untuk mengatasi pemegang IUP yang nakal, diperlukan alternatif lain. Salah satunya dengan menguatkan peran pengawas seperti aparat kepolisian dan hakim untuk melakukan penindakan secara tegas jika ditemukan pelanggaran.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kaltim Slamet Brotosiswoyo menuturkan, sangat bahaya kalau produksi batu bara menurun akibat pencabutan IUP.
“Pemerintah Kaltim masih mengandalkan batu bara dan migas. Sampai sekarang, belum ada sektor ekonomi baru yang potensial. Dari PDRB saja batu bara ini masih sangat mendominasi,” terang Slamet. (aji/ndu/k15)
