BALIKPAPAN- Pemprov Kaltim menjamin pengerjaan proyek tol Balikpapan-Samarinda bisa rampung pada akhir tahun ini. Fasilitas ini diharapkan mampu menggerakkan ekonomi daerah.
Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mengatakan, meski ada masalah pembebasan lahan sebanyak 105 bidang lahan dari Km 13 sampai Batakan, Balikpapan pihaknya optimistis tahun ini masalah tersebut bisa selesai 100 persen. Sebab masalah itu sudah terselesaikan dengan adanya konsinyasi dan penambahan lahan yang dibebaskan.
Hadi menambahkan, dana pembangunan juga telah disiapkan melalui APBN. Adapun penambahan dana dari APBN diperkirakan Hadi sekitar Rp 400 miliar. “Progresnya sekitar 85 persen (sekarang). Tadinya sekitar Rp 9 triliun, jadi Rp 11 triliun dari APBN,” kata Hadi. Dia menyatakan masalah seksi III di mana dalam trase tersebut ada lahan bekas tambang juga telah diatasi.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kaltim Taufik Fauzi mengatakan masih tersisa pengerjaan 13 persen sampai 15 persen untuk tol Balikpapan-Samarinda. Karena ada kebutuhan konstruksi dan drainase akibat pelebaran.
Kemudian lebar jalan yang awalnya 50 meter ditambah menjadi 120 meter. Taufik membenarkan bahwa pengeluaran untuk keseluruhan konstruksi sudah mencapai Rp 11,5 triliun. “Kita selesaikan di akhir Desember 2019, lahan semua selesai Juni,” papar Taufik.
Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mempercepat pembebasan lahan yang masih bermasalah di wilayah Batakan. Menurut Rizal, rata-rata persoalan pembebasan itu karena peruntukan yang tumpang tindih. Dia juga mengaku telah meminta bantuan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menuntaskan masalah tersebut.
“Ini sudah 90 persen. Cuma ada tambahan yang perlu diselesaikan supaya pekerjaan utama tidak terganggu lagi,” terang Rizal.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kaltim Slamet Brotosiswoyo mengatakan, pengerjaan jalan tol sudah terlalu lama. Padahal pengusaha menunggu ini. Karena distribusi logistik bakal lebih mudah dan cepat. “Adanya tol pasti meningkatkan pendapatan daerah,” bebernya. (aji/ndu)
