TANA PASER – Wakil ketua komisi II DPRD Paser Bidang Infrastruktur, Hendrawan Putra menyoroti lambannya proses pengadaan lelang barang dan jasa tahun anggaran 2019. Sejak diterbitkannya Surat Bupati Paser pertanggal 11 Maret 2019 lalu, tentang percepatan pengadaan barang/jasa penayangan rencana umum pengadaan 2019. Di mana bupati menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menindaklanjuti ini.
“ Karena sampai bulan lima (Mei) ini masih banyak paket pekerjaan yang belum di lelang. Jangan sampai pembangunan terhambat hanya karena terkendala proses lelang ini dan berdampak pada serapan APBD maupun APBN yang kurang optimal,” kata Politikus Partai Demokrat itu, Kamis (9/5).
Khusus proyek seperti bidang jasa infrastruktur di lapangan, diketahui kata Hendra faktor cuaca sangat berpengaruh. Jangan sampai seperti proyek peningkatan jalan desa maupun lainnya terhambat karena sudah memasuki musim penghujan. Akibat lambannya proses lelang.
“ Kita tidak menginginkan paket pekerjaan seperti ini progresnya minim. Belum lagi dari segi kualitas sudah dipastikan jauh dari sempurna jika waktunya mepet. Kami harap Badan Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk segera melelang paket pekerjaan yang sudah siap, baik itu bersumber dari APBD maupun Bankeu Provinsi,” lanjutnya.
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah (Setda) Paser Yusrani mengatakan secara teknis dia belum mengetahui matang perencanaan menyangkut lelang, mengingat dia baru saja menjabat per 3 Mei 2019 di jabatan tersebut.
“ Saya akan berkoordinasi segera ke staf dan pejabat lelang yang memahami ini. Mohon maaf belum bisa menjelaskan banyak secara teknis,” kata mantan Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Paser itu.
Dari pantauan Kaltim Post di website http://lpse.paserkab.go.id/eproc4. Belum ada pengumuman pemenang lelang, baik itu paket pekerjaan pengadaan barang, jasa konsultasi badan usaha, dan pekerjaan konstruksi. (/jib)
