SANGATTA-Ruang Bagian Perlengkapan Setkab Kutim terkunci rapat, Kamis (9/5). Di kenop pintunya tercantel sebuah kertas putih, bertuliskan: Ruangan Ini Disegel Sementara. Pengumuman itu dicantelkan oleh perwakilan pengusaha yang tidak puas. Piutangnya kepada pemkab tak kunjung terlunasi sejak 2017.
Penyegelan itu bukan sekali ini terjadi. Sebelumnya, hal serupa terjadi di kantor Dinas Kebudayaan, Kantor Dinas Penataan Lahan dan Tata Ruang (PLTR) di Kompleks Bukit Pelangi. Ada pula Badan Kepegawaian, Pelatihan, dan Pendidikan (BKPP) di kawasan Graha Expo. Bahkan di BKPP hingga dua kali disegel.
Duduk permasalahan berbeda-beda. Mulai soal warga yang belum diganti rugi lahan untuk pembangunan kantor pemerintahan hingga persoalan kontraktor yang belum dibayar. Adapun yang menyegel di ruang Bagian Perlengkapan Setkab Kutim, yakni pengusaha asal Sangatta, Haji Kinsu. Pemkab berutang kepada Haji Kinsu dalam proyek pengadaan BBM tahun anggaran 2017–2018 sebesar Rp 51 miliar.
"Saya melihat ini pengelolaan keuangan tidak satu pintu. Ada beberapa oknum yang mengintervensi dan ada kepentingan. Padahal sudah ada tanda tangan dari sekkab (Irawansyah, Red), tapi ternyata tidak ada juga," ujar dia.
Dia mengatakan, bila tak ada tindak lanjut terkait penyegelan tersebut hingga Senin (13/5), pihaknya siap menyegel seluruh ruang Bagian Perlengkapan Setkab Kutim.
"Kami tak melapor ke polisi, karena akan masuk ranah hukum. Kami hanya mengingatkan pemkab supaya memberi ketegasan. Jangan bilang mau bayar sampai tanda tangan segala, tapi tidak juga dibayar. Mending mengaku saja kalau belum sanggup bayar," pungkas Kinsu.
Sebelumnya, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kutim Musyaffa menyatakan, utang pemkab kepada pihak ketiga sudah lunas, khusus tahun anggaran 2016-2017. Tinggal menunggu progres untuk pelunasan utang tahun anggaran 2018. "Sebab sudah kami jadwalkan untuk pelunasan utang pemkab 2018 dibayar di APBD-P," imbuh Musyaffa, saat dijumpai di kantornya beberapa waktu lalu. (mon/ndy/k16)
