SANGATTA–Setelah adanya kejadian penyegelan di Kantor Bagian Perlengkapan Setkab Kutim oleh kontraktor yang marah karena utang terlambat dibayar, pemerintah melakukan evaluasi. Diputuskan, bakal dibuat tenaga tambahan di setiap OPD dengan menggunakan honorer tenaga kerja kontrak daerah (TK2D) sebagai Satpol PP.
Wakil Bupati (Wabup) Kutim Kasmidi Bulang mengatakan, tenaga pengamanan untuk pemerintahan, yakni Satpol PP, dirasa sangat perlu. TK2D dikerahkan untuk bekerja sama dengan Satpol PP untuk menjadi bagian dari Satpol PP.
"Tapi dengan catatan bahwa dia adalah TK2D yang bukan orang baru. Jadi, kerja merangkap Satpol PP itu dengan catatan dia tetap melekat di OPD tempatnya bertugas sebagai TK2D," kata Kasmidi dalam rapat koordinasi Pemkab Kutim, Senin (13/5).
Dia tak menyangkal, hal itu ada kaitannya untuk mencegah oknum yang bertindak semena-mena di lingkungan Pemkab Kutim, supaya tidak sedikit-dikit main segel. Ini juga untuk memperkuat Satpol PP yang saat ini jumlahnya memang perlu ditambah. Maka, akan dihitung berapa jumlah tenaga yang dibutuhkan. Bahkan, bisa ditambah uang makan dan bonus lainnya supaya bersemangat.
Sekretaris Satpol PP Didi Herdiansyah mengatakan, saat ini kekuatan personel Satpol PP ada sejumlah 149 anggota. Jumlah itu sebenarnya sudah cukup, tapi idealnya sekitar 250 orang. "Rekrutmen Satpol PP itu dibenarkan, asal anggaran terkait kegiatan dilekatkan ke tiap OPD yang bersangkutan. Perekrutan ini juga perlu dilakukan di tingkat kecamatan," ujar Didi.
Dulunya, terang dia, pernah ada wacana rekrutmen 10 orang untuk dijadikan Satpol PP di tiap kecamatan. Namun, saat itu terbentur keterbatasan anggaran. "Tapi kalau konsepnya saat ini menggunakan mekanisme satu pintu penganggaran, maka bisa jadi penambahan Satpol PP bisa membantu," paparnya. (mon/kri/k8)
