SAMARINDA - Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi meminta pemindahan lokasi ibukota Negara RI yang salah satu calon lokasinya di provinsi Kaltim, harus direncanakan dan dihitung dengan matang.
"Kalau saya mewakili rakyat Indonesia meminta pemindahan ibukota Negara dengan detail. Jangan sampai jadi bumerang," ujar Hadi Sabtu (18/5/2019), usai hadiri acara Silaturahmi Kebangsaan dan Buka Puasa Bersama di Lamin Etam.
Perhitungan yang dimaksud Hadi, yakni dana pembangunan infrastruktur Rp 500 triliun termasuk membangun rumah 450 ribu unit dan memindahkan 1,5 juta Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Bapak Presiden RI mengatakan ada 1,5 juta ASN dipindahkan dan ada 450 ribu unit rumah dibangun. Menteri Keuangan juga mengatakan butuh sekitar Rp 323 triliun hingga Rp 466 triliun pemindahan ibukota Negara. Ini yang saya maksud harus diperhitungkan dengan matang," ujar Hadi.
Hadi berharap wacana pemindahan ibukota Negara RI jangan sampai jadi polemik yang akan menguras tenaga pikiran masyarakat se Indonesia.
Tetapi, dirinya berbicara sebagai masyarakat Kaltim akan berterima kasih banyak ketika ibukota Negara RI jadi pindah ke Kaltim.
"Saya berterima kasih kalau ibukota Negara pindah ke Kaltim. Karena, banyak dana yang mengalir ke Kaltim," ujar Hadi.
Lebih lanjut, Hadi mengatakan perencanaan perhitungan pemindahan Negara RI merupakan tugas Bappenas. Dan, pemerintah provinsi sangat mendukung penuh ketika Kaltim terpilih menjadi ibukota Negara yang baru.
Hasil kunjungan Presiden RI Joko Widodo bersama Menteri Bappenas ke Kaltim, menunjukan Kaltim memiliki kelebihan sebagai calon kuat ibukota Negara RI karena dekat dengan 2 bandara besar di Balikpapan dan Samarinda.
Kelebihan lainnya, dekat dengan akses tol Balikpapan Samarinda, ketersediaan jaringan energi dan air bersih, struktur demografi heterogen yang sebagian besar masyarakat pendatang dan lokasi delineasi dilewati ALKI II di sekitar selat Makassar.
Adapun, Kaltim juga punya kelebihan bebas bencana gempa bumi dan kebakaran hutan, tidak berbatasan langsung dengan Negara luar dan memiliki ketersediaan lahan dengan status APL, hutan produksi dengan konsesi HTI dan hutan produksi yang bebas konsensi.
