SENDAWAR- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) mengungkapkan sulitnya melakukan peningkatan dan perbaikan badan jalan yang menghubungkan Kabupaten Mahulu ke Kutai Barat (Kubar). Kendalanya ada di status jalan yang hingga kini belum jelas.
Kepala DPUPR Mahulu, Solman mengungkapkan pihaknya selama beberapa tahun terakhir sudah menyampaikan kondisi itu kepada Kementerian PUPR melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) 12 di Balikpapan.
“Kami sudah sampaikan kondisi akses penghubung Mahulu-Kubar sangat dibutuhkan masyarakat. BPJN 12 menangani ruas jalan nasional di wilayah Kaltim dan Kaltara,” jelasnya melalui Kepala Bidang Jasa Konstruksi DPUPR Mahulu, Darius Kamuntik.
Diungkapkan Darius, Pemkab Mahulu berharap ketegasan pemerintah pusat untuk segera menetapkan status jalan penghubung Mahulu-Kubar. Jika itu kewenangan provinsi atau Kabupaten Mahulu, harus secepatnya diputuskan. Sejak pembangunan jalan poros penghubung tersebut 5 tahun silam, hingga kini Pemkab Mahulu kesulitan melakukan perbaikan karena tersandung status jalan tersebut.
“Peningkatan dan perbaikan badan jalan itu memerlukan anggaran cukup besar. Dari Kampung Ujoh Bilang ke Kecamatan Tering, Kubar, panjang jalan poros itu mencapai 120 kilometer,” ucapnya.
Ditegaskanmya selama ini Pemkab Mahulu berupaya akses penghubung Mahulu-Kubar tersebut bisa dilintasi masyarakat meskipun darurat. Yakni melakukan optimalisasi sejumlah alat berat milik DPUR Mahulu untuk memelihara jalan itu sepanjang tahun.
“Kami lakukan penimbunan lubang (kubangan) berlumpur. Bahkan sepanjang akses Mahulu-Kubar telah dipasang puluhan jembatan bailey bantuan Pemprov Kaltim untuk akses penyeberangan di sungai-sungai kecil,” ujarnya.
Memang, kata dia, sangat tidak stabil pemeliharaan dengan cara menimbun kubangan lumpur. Mereka berharap segera ditetapkan status jalan itu oleh pemerintah pusat, agar bisa diusulkan untuk peningkatan dan pengerasan aspal atau rigit beton.
Untuk diketahui, bahwa akses poros penghubung Mahulu-Kubar saat ini mengalami kerusakan sangat parah. Padahal akses itu merupakan urat nadi ekonomi masyarakat Kabupaten Mahulu untuk menuju Ibukota Provinsi Kaltim. (rud/ms)
