PEMPROV Kaltim memang enggan ngotot mengejar ibu kota negara pindah ke Benua Etam. Setidaknya itu kembali ditunjukkan Gubernur Kaltim Isran Noor. Dimintai tanggapannya, soal pemindahan ibu kota negara, dia kembali tak menunjukkan sikap antusiasme.
Isran menyerahkan sepenuhnya kepada presiden. “Saya tak mau ikut campur,” kata Isran di Balikpapan pekan lalu. Disinggung mengenai peluang Kaltim, Isran dengan serius mengatakan dirinya sebagai gubernur dan wakil negara akan taat terhadap segala keputusan yang diambil presiden.
Menurut dia, di mana pun ibu kota negara nanti dipindah, tak akan menjadi masalah. “Kami sami'na wa atho'na (mendengar dan taat) saja. Kami dukung di mana saja (ibu kota negara dipindah),” sebutnya.
Sikap serupa juga ditunjukkan Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim Hadi Mulyadi. Dia tidak ingin ngotot meminta agar ibu kota negara dipindah ke Benua Etam. Dia memilih memercayakan dan menyerahkan hasil kajiannya kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
“Saya sudah bertanya kepada Pak Presiden (Joko Widodo), apa yang mesti disiapkan Kaltim sebagai calon ibu kota negara? Pak Presiden menjawab, tunggu saja hasil kajian Bappenas,” ujar dia saat dimintai tanggapannya oleh awak media di Samarinda, Sabtu (27/7).
Atas dasar pertimbangan itu, Hadi memilih untuk menunggu. Apalagi saat bertemu Jokowi sebelumnya, Hadi juga tidak mendapatkan arahan apapun yang spesifik atas rencana pemindahan ibu kota negara. “Dari Pak Presiden tidak ada perintah khusus bagi Kaltim untuk melakukan apapun. Karena kajian ini sepenuhnya dilakukan Bappenas,” sebutnya.
Mengenai Pemprov Kalteng ataupun Pemprov Kalsel yang disebut-sebut gencar melobi pemerintah pusat agar ibu kota dipindahkan ke daerah mereka, ditanggapi dengan santai oleh Hadi. Kata dia, hal yang demikian adalah sesuatu yang wajar. Sehingga Kaltim tidak perlu panik.
“Kalau bicara lobi-lobi, saya kira itu hal biasa. Ya, biasanya, kalau orang itu sudah mau kalah, maka mereka akan melakukan lobi-lobi. Tapi kalau yang menang, ya biasanya tenang-tenang saja,” tuturnya.
Orang nomor dua di lingkungan Pemprov Kaltim itu justru mempertanyakan sejauh mana pusat menjalankan perencanaan pemindahan ibu kota negara. Sebab dia tidak mau rencana itu hanya menjadi komoditas politik. Apalagi untuk sekadar pengalihan isu.
“Pertanyaan saya, sejauh mana perencanaan itu akan benar-benar dilanjutkan? Gimana kepastian pembangunannya. Karena yang mau dipindah itu ada sekitar 1,5 juta penduduk dari Jakarta. Tentu itu memerlukan kajian yang mendalam. Kalau hanya seminar, saya kira itu hal yang biasa,” imbuhnya.
Tidak hanya menyangkut politik, pemindahan ibu kota juga terkait pertahanan dan keamanan. Mengenai hal itu, Pangdam VI/Mulawarman Mayjen Subiyanto menyatakan kesiapan TNI.
Kodam VI/Mulawarman yang melingkupi wilayah Kaltim, Kalsel, dan Kaltara pun disebut telah melakukan pertemuan dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam). “Ini berhubungan dengan Kaltim sebagai salah satu kandidat ibu kota negara,” kata Subiyanto.
Ke depan, jika ibu kota negara dipindah di Kalimantan, akan ada satuan-satuan yang akan dibentuk dengan kepentingan melindungi Istana Negara. Komando gabungan TNI angkatan darat, laut, dan udara akan di bawah seorang jenderal bintang tiga yang akan menjalankan operasional komando gabungan tersebut. “Kantor komando gabungan TNI itu berada di Balikpapan,” ungkapnya.
Subiyanto menilai dari kasak-kusuk yang beredar, Kaltim sepertinya diunggulkan untuk menjadi ibu kota negara. Itu juga didasari dari kesiapan infrastruktur yang dimiliki provinsi ini ketimbang Kalsel dan Kalteng. (rdh/rom/k16)
