BALIKPAPAN–Tarik-menarik lokasi pembangunan Jembatan Tol Balikpapan-Penajam Paser Utara (PPU) mewarnai pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kaltim. Menurut Bupati PPU Abdul Gafur Mas’ud, lokasi pembangunan tetap di Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam. Bukan di Kecamatan Sepaku.
Sementara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berpendapat, lokasi jembatan tol sepanjang 7,5 kilometer itu akan dipindah ke Kecamatan Sepaku. Kepala Biro Komunikasi Publik, Setjen Kementerian PUPR Endra Saleh Atmawidjaja beralasan, jembatan tol harus terintegrasi dengan sistem jaringan jalan yang akan dihubungkan dengan IKN di Kecamatan Sepaku, sehingga lebih efisien.
Jembatan Tol Balikpapan-PPU adalah bagian dari sistem jalan tersebut. Menurutnya, keputusan pembangunan jembatan tol menunggu desain transportasi IKN di Sepaku. Termasuk rampungnya Jembatan Pulau Balang. Kepada Kaltim Post (6/11), Abdul Gafur Mas’ud (AGM) mengungkapkan, tahapan pembangunan jembatan tol yang melintasi Teluk Balikpapan terus berjalan. Dengan titik lokasi pembangunan di Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, PPU. Yang akan terhubung dengan Kawasan Melawai di Kelurahan Prapatan, Kecamatan Balikpapan Kota, Balikpapan.
“(Jembatan Tol Balikpapan-PPU) Tetap berjalan di (Kelurahan) Nenang. Akan menjadi ikon ibu kota negara (IKN) baru,” tegas dia. Lanjut dia, berdasarkan rapat terakhir yang dilaksanakan akhir Oktober lalu, disampaikan bahwa tahapan pembangunan Jembatan Tol Balikpapan-PPU terus berjalan. Rapat tersebut dihadiri perwakilan yang tergabung dalam konsorsium PT Tol Teluk Balikpapan selaku penggagas pembangunan jembatan tol tersebut.
Yakni Pemkab PPU, Pemkot Balikpapan, Pemprov Kaltim, PT Waskita Karya Toll Road, serta Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Hasilnya, BPJT meminta PT Waskita Karya Toll Road untuk mengkaji ulang lalu lintas harian rata-rata (LHR). Terutama dampaknya pada penetapan IKN di Kecamatan Sepaku. “Jadi, masih terus berjalan. Saya akan meminta kepada pemerintah pusat harus tetap dilanjutkan di Nenang karena sebagai wajah depan PPU,” terang bupati termuda di Kaltim ini.
AGM yakin, Jembatan Tol Balikpapan-PPU tidak akan dipindah ke dekat Kecamatan Sepaku. Lantaran sudah ada Jembatan Pulau Balang yang saat ini dalam tahap pembangunan. Menurutnya, Jembatan Pulau Balang juga sudah terkoneksi dengan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda. “Saya yakin (Jembatan Tol Balikpapan-PPU) tetap dan tidak akan dipindah. Sebab, Jembatan Pulau Balang sudah masuk jalan tol dan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN). Apalagi belum ada keterangan resmi (Kementerian PUPR) soal pemindahan itu,” terangnya.
Pria kelahiran Balikpapan, 7 Desember 1987 itu berpendapat, keberadaan Jembatan Tol Balikpapan yang menghubungkan Kelurahan Nenang di PPU dan Kawasan Melawai di Balikpapan bakal memudahkan transportasi warga di wilayah selatan Kaltim menuju Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan Balikpapan. Sebab, nantinya terkoneksi dengan coastal road atau jalan pesisir pantai. Pun demikian dengan Pelabuhan Semayang Balikpapan.
“Jadi dari Jembatan Tol (Balikpapan-PPU) bisa menyambungkan langsung ke Bandara Sepinggan. Lewat coastal road. Kayak jalan tol di Bali. Kalau misalnya lewat Sepaku, ‘kan jauh lagi,” katanya. Terpisah, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) PPU Rachmad menuturkan, identifikasi lahan terhadap lokasi pembangunan Jembatan Tol Balikpapan-PPU masih terus berjalan. Kegiatan ini dilaksanakan Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam.
Pihaknya juga belum menerima informasi resmi perihal rencana pemindahan lokasi Jembatan Tol Balikpapan-PPU itu. “Kami belum mendapat perintah untuk menghentikan kegiatan itu. Jadi, kami masih terus melaksanakan karena harus ada instruksi. Di antaranya, dari menteri (ATR) dan dibuatkan berita acara untuk dilaporkan ke pusat,” ucap dia saat dihubungi.
Identifikasi lahan berdasar data penetapan lokasi (penlok) yang telah diterbitkan Gubernur Kaltim Isran Noor. Ada dua satuan tugas (satgas) yang saat ini bekerja menyelesaikan pendataan lahan milik warga yang akan dibebaskan nanti. Satgas A (fisik) melakukan identifikasi fisik dan melakukan pengukuran bidang tanah. Sementara Satgas B (yuridis) melakukan identifikasi terhadap alas hak dan segala macam dokumen berkaitan dengan lahan milik warga.
Tim tersebut sudah bekerja sejak akhir Juli 2019. Menurut data, ada 93 pemilik tanah dengan luasan sekira 14 hektare yang akan dibebaskan. Letaknya di Jalan Provinsi, Km 3,5 hingga Km 4 Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam. “Sampai saat ini masih melakukan proses pengukuran. Kepala seksi juga belum lapor kepada saya berapa peta bidang yang sudah diukur. Pembayaran ganti rugi pun belum dilakukan. Lahan masyarakat tidak ada yang rusak saat pengukuran lahan tersebut,” pungkasnya.
Sebelumnya, Freddy Oktovianus Nelwan selaku kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setkot Balikpapan menuturkan, Pemkot Balikpapan menyambut positif rencana pemindahan lokasi Jembatan Tol Balikpapan- PPU. Sebabnya, titik hilir jembatan tol yang semula direncanakan di Kawasan Melawai, Kelurahan Prapatan, Kecamatan Balikpapan Kota diramalkan bakal penuh sesak. Lantaran Kota Minyak juga berencana membangun jalan pesisir pantai atau coastal road di lokasi yang sama.
Adapun Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi menyatakan siap mengikuti keputusan pemerintah pusat terkait dengan pembangunan Jembatan Tol Balikpapan-PPU. “Mau dipindah atau enggak, yang penting jembatan tolnya dibangun,” jelas dia. (kip/riz/k16)
