Komisi I DPRD Kaltim melakukan monitoring dan evaluasi ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Balikpapan beberapa waktu lalu. Kunjungan tersebut demi lancarnya pemilu kepala daerah tahun ini.
SAMARINDA - Dari hasil monitoring, Komisi I DPRD Kaltim berharap penyelenggara pemilu bekerja secara profesional, objektif, dan mandiri tanpa intervensi dari pihak mana pun. Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPRD Kaltim Yusuf Mustafa belum lama ini.
Dijelaskan Yusuf, pelaksanaan pemilu tanpa hadirnya pengawasan secara struktural dan fungsional yang kukuh, berpotensi besar menimbulkan hilangnya hak pilih warga negara, maraknya politik uang, kampanye hitam, dan pemilu yang tidak sesuai aturan.
“Dampak lainnya, timbul sengketa dan gugatan hasil pemilu. Selain itu, dampak terburuknya, pesta demokrasi yang berbiaya tinggi, hanya menghasilkan pemimpin yang legalitas dan legitimasinya diragukan, tentu akan memperburuk demokrasi kita,” terang dia.
Politikus Golkar ini menjelaskan, salah satu fungsi Bawaslu ialah melakukan pengawasan tahapan dan pencegahan pelanggaran pemilu. “Fungsi lain yang strategis dan signifikan, yakni menghindari potensi pelanggaran pemilu yang muncul dengan menjalankan strategi pencegahan yang optimal,” bebernya.
Yusuf berharap, Bawaslu mampu melakukan penindakan tegas, efektif, dan menjadi hakim pemilu yang adil. “Bawaslu harus hadir menjadi solusi terhadap berbagai tuntutan untuk melakukan pengawasan dan penindakan atas berbagai pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh siapa pun,” sebutnya.
Demi optimalnya kinerja penyelenggara pemilu, Bawaslu harus mendorong partisipasi masyarakat secara optimal. “Dalam artian, Bawaslu harus mampu bekerja sinergis bersama seluruh elemen untuk mengawasi dan menegakkan hukum pemilu secara tegas dan adil,” jelas Yusuf. (adv/hms6/kri/k16)
