SAMARINDA–Pergantian Makmur HAPK dari kursi ketua DPRD Kaltim periode 2019–2024 bakal diparipurnakan pekan kedua September ini. Namun, di mana posisi anyar yang akan ditempati politikus senior Golkar itu, masih misteri. “Dalam waktu dekat, kami segera pleno. Menentukan posisi baru untuk Pak Makmur,” kata Sekretaris DPD Golkar Kaltim Husni Fahruddin, kemarin (1/9). DPD Golkar, kata pria yang akrab disapa Ayub itu, bakal mencarikan posisi terbaik untuk Makmur di parlemen sesuai kapabilitasnya.
Sehingga upaya Makmur mengawal aspirasi kontituennya di daerah pemilihan (dapil) Bontang, Kutai Timur, dan Berau dapat terakomodasi. Di DPRD Kaltim, Golkar menjadi pemilik kursi terbanyak dengan 12 kursi perwakilan. Sehingga dari penyusunan alat kelengkapan dewan (AKD), selain mendapat jatah kursi ketua DPRD provinsi, Golkar juga mendapat jatah ketua Komisi II yang membidangi keuangan dan perekonomian. Kursi ini dipegang Nidya Listiyono, politikus muda Golkar daerah pemilihan (dapil) Samarinda.
Sebelum kocok ulang AKD seluruh fraksi di DPRD Kaltim dihelat 2021 lalu, atau bertepatan 2,6 tahun masa jabatan anggota dewan periode 2019–2024, Golkar sempat mendapat jatah ketua Komisi III. Kursi milik Golkar itu ditempati Hasanuddin Mas`ud yang saat ini tercatat sebagai anggota di komisi tersebut. Kini, Hasanuddin ditunjuk menggantikan Makmur memimpin parlemen Benua Etam dan tinggal menunggu pelantikan serta pengambilan sumpah dan janji dirinya sebagai ketua DPRD.
Disinggung apakah Makmur mengisi posisi kosong di Komisi III yang ditinggalkan Hasanuddin, ataukah Golkar memberikan kursi ketua komisi II milik Nidya? Ayub menegaskan, semua itu mungkin saja terjadi. Namun, dia enggan berspekulasi lantaran hal itu baru dapat ditentukan dalam pleno itu. “Semua mungkin saja, bergantung pleno internal. Semua dijabarkan, nanti apa saja klasifikasi dan pertimbangan untuk menempatkan Pak Makmur di posisi baru,” jelasnya.
Lanjut dia, pleno itu akan digelar sebelum paripurna pelantikan ketua DPRD yang baru pada 12 September 2022. Golkar tak ingin kehilangan sedikit pun momen yang dapat memengaruhi kinerja para wakil rakyat. “Jadi ketika perotasian itu digelar. Semua sudah memiliki posisi dan bisa langsung bekerja,” imbuhnya menegaskan. Sementara itu, upaya Kaltim Post mengonfirmasi Makmur yang dirotasi dari kursi ketua DPRD Kaltim, hingga tadi malam belum memberikan tanggapan. Nomor telepon Makmur tidak aktif hingga pukul 21.00 Wita.
Untuk diketahui, pergantian ketua DPRD ini berpolemik setahun terakhir ketika SK DPP Golkar bernomor B-600/Golkar/VI/2021 terbit.
SK itu menyetujui permohonan DPD Golkar Kaltim untuk merotasi penghuni kursi pimpinan milik Golkar di Karang Paci, sebutan Kantor DPRD Kaltim. Tak terima, Makmur melawan lewat mahkamah internal partai dengan alasan terbitnya SK DPP itu tak diketahuinya dan tanpa proses adminitrasi yang wajar. Upayanya sia-sia, mahkamah menilai SK yang diteken langsung Ketua Umum Golkar Airlangga Hartanto itu terbit sesuai anggaran dasar-anggaran rumah tangga Golkar. Opsi perlawanan di jalur hukum yang masih tersedia pun diembatnya. Membawa putusan mahkamah itu ke meja hijau.
Sekali lagi, upayanya berakhir dengan tangan kosong lantaran majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Samarinda menilai gugatannya cacat formil. Perlawanan pamungkas dengan membawa putusan PN itu ke Mahkamah Agung sempat diajukannya namun dibatalkan di pertengahan jalan. Lewat kuasa hukumnya, politikus gaek asal Berau itu mengajukan gugatan baru ke PN Samarinda. Gugatan masih berproses, dua SK Mendagri Nomor 161.64.5128 tentang Pemberhentian Makmur HAPK sebagai Ketua DPRD Kaltim, dan SK dengan Nomor 161.64.5129 tentang Pengangkatan Hasanuddin Mas`ud sebagai Ketua DPRD Kaltim, muncul dan pergantian harus dijalankan meski perdebatan masih berjalan di pengadilan. (riz/k8)
ROOBAYU
