Mengantisipasi terjadinya malaadministrasi dalam pelaksanaan pembangunan di Tanaa Urip Kerimaan, Pemkab Mahakam Ulu (Mahulu) menggelar rapat koordinasi (rakor). Membahas program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi bersama KPK RI di Ruang Rapat Bappelitbangda, Rabu (7/6).
UJOH BILANG – Rakor dibuka oleh Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh. Didampingi Sekretaris Kabupaten Stephanus Madang dan dihadiri Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi (Kasatgas Korsup) Wilayah IV KPK RI Wahyudi, serta pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Mahulu.
Gelaran rakor juga dirangkai dengan kunjungan dan monitoring langsung ke beberapa objek pembangunan utama seperti perkantoran pemkab, Jembatan Long Melaham, Pelabuhan Batu Dinding, serta Bandara Sebenaq.
Bupati Bonifasius Belawan Geh menuturkan, kedatangan KPK RI di tengah pembangunan Mahulu diapresiasi. Selain sebagai pendamping dalam menyelaraskan pembangunan yang sesuai dengan administrasi. Juga membuka persoalan kepada salah satu lembaga yang besar itu terhadap kondisi sebenarnya di Mahulu.
“Asas transparansi diutamakan. Kita buka seluas-luasnya di sini. Supaya di Mahulu ini tidak ada hoax, tidak ada fitnah dan sebagainya. Fakta yang ada yang seperti ini dan kita jalan dengan kondisi yang ada,” tutur Bupati.
Dengan kunjungan langsung tersebut, dirinya berharap dapat menjawab pertanyaan dari pimpinan maupun lembaga pusat. Bahkan dengan senang hati membawa turun ke lapangan. Terkait beberapa objek yang didatangi seperti perkantoran bupati misalnya, dengan lantang pria berbadan tegap itu menyatakan akan menempatinya sesuai rencana, yakni tahun ini sudah digunakan.
Sebelumnya, Bupati menerangkan, pembangunan perkantoran bupati, DPRD dan Bappelitbangda terdapat kendala akses jalan, air bersih, dan listrik serta perabotan baru yang dikerjakan pada 2023 untuk bisa segera difungsikan. Adapun sumber dana bersama dari APBD. ”Kita juga ingin secepatnya memfungsikan bangunan tersebut,” imbuhnya.
Sementara itu, Kasatgas Korsup Wilayah IV KPK RI Wahyudi menjelaskan, KPK RI saat ini giat dalam bidang supervisi dan koordinasi terkait tata kelola pemerintah. Salah satunya pemanfaatan aset yang sudah dibangun, baik itu menggunakan APBN maupun APBD.
”Kehadiran kami di sini lebih kepada mendukung pemerintah daerah khususnya terkait percepatan pembangunan. Ada visi dan misi bapak bupati dan seluruh jajaran untuk membuka akses di Kabupaten Mahulu. Apalagi Kabupaten Mahulu ini juga sebagai penyangga IKN,” sebutnya.
Dirinya menambahkan, anggaran yang sudah dikeluarkan pemerintah daerah itu perlu dimanfaatkan secara optimal. Dengan pembangunan infrastruktur yang baik, bisa menarik investor dan daerah bisa lebih berkembang.
Setelah melakukan beberapa kunjungan, pihaknya melihat Mahulu relatif baik. Sebab, masih sesuai perencanaan. Perkantoran bupati masih dirasa normal karena bukan menunda-nunda pekerjaan tapi memang ada permasalahan. Seperti kontraktornya yang seharusnya menyelesaikan pada waktunya. Dirinya berharap tahun ini bisa digunakan. Masalah air dan listrik diharapkan segera teratasi.
“Ya, prinsipnya masih sesuai dengan rencana awal. Yang penting kalau bagi kami, itu (pembangunan) dimanfaatkan ke depannya. Karena kalau ada pelayanan publik di sana harapannya juga perputaran ekonomi juga akan berkembang,” pungkas Wahyudi. (*/sya/er/k16)
