Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Mahulu 2023 resmi disetujui setelah dengar pendapat empat fraksi, dalam agenda paripurna DPRD Mahulu di Ruang Rapat Bappelitbangda, Selasa (19/9).
UJOH BILANG–Dipimpin Ketua DPRD Mahulu Novita Bulan, empat fraksi yakni Gerindra, PDIP, PKB, dan Gol-Dem (Golkar Demokrat) memberikan pendapat akhir dan menyetujui perubahan APBD murni semula Rp 1,48 triliun menjadi Rp 1,735 triliun, dan belanja Rp 2,1 triliun.
Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh mengapresiasi semua pihak yang telah berpartisipasi dan memberikan sumbangsih pemikiran maupun komitmen terhadap rancangan APBD-P Mahulu 2023. “Terutama seluruh anggota dewan yang terhormat, pengorbanan serta curahan pikirannya telah mampu memberikan kontribusi berharga dan bermakna dalam penyempurnaan,” ucapnya. Kondisi yang kian membaik yakni penerimaan daerah meski belum signifikan dari tahun-tahun sebelumnya, pemkab menyusun rencana belanja dengan selektif, menentukan skala prioritas, efisien dan efektif untuk memaksimalkan rencana dan target yang telah disusun.
“Rancangan perda tentang APBD-P 2023 dilaksanakan dan melalui proses panjang karena untuk mengalokasikan belanja yang sudah menjadi prioritas harus diselesaikan,” tambah Bonifasius.
Penambahan anggaran tersebut juga telah memenuhi kaidah dalam menghadapi isu terkini, sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan urusan dan kewenangannya yang juga tepat waktu, sesuai tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan RPJMD Mahulu 2021-2026 dan RKPD 2023.
Anggaran pendapatan Rp 1,75 triliun lebih itu terdiri dari pendapatan asli daerah semula sebesar Rp 11,2 miliar menjadi Rp 13,8 miliar, bertambah Rp 2,6 miliar. Kemudian pendapatan transfer semula ditargetkan di APBD murni Rp 1,48 triliun, sedangkan APBD-P tahun ini menjadi Rp 1,735 triliun atau bertambah Rp 248,3 miliar. (*/sya/dra/k16)
