• Senin, 22 Desember 2025

Hadiri Pertemuan Pj Gubernur Kaltim dengan Kepala Daerah Se-Kaltim, Hasan: Ini Harus Sering Dilakukan

Photo Author
- Minggu, 19 November 2023 | 08:45 WIB
DISKUSI : Hasanuddin Mas’ud (tengah) menghadiri undangan silaturahmi dari Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik (kanan) membahas masalah startegis yang terjadi di daerah
DISKUSI : Hasanuddin Mas’ud (tengah) menghadiri undangan silaturahmi dari Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik (kanan) membahas masalah startegis yang terjadi di daerah

Isu-isu strategis dan persoalan di daerah dibahas dalam ajang silaturahmi yang digagas Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik.

 

SAMARINDA - Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menghadiri undangan silaturahmi Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik bersama FKPD, OPD Pemprov Kaltim, dan bupati/walikota se-Kaltim, di Hotel Platinum, Rabu (15/11) malam. Silaturahmi ini sekaligus membangun komunikasi dan koordinasi.

Ia pun menyambut baik upaya Pemprov Kaltim menyatukan persepsi dalam menangani persoalan yang perlu penanganan segera. “Ini langkah positif dari Pak Pj Gubernur dengan mengumpulkan seluruh kepala daerah. Apalagi, memasuki tahun politik seperti sekarang ini. Keamanan dan kelancaran proses pemilu itu harus terjamin,” sebut Hasan.

Selain itu, dari hasil pertemuan tersebut, politisi Golkar ini memastikan, bahwa bupati/wali kota se-Kaltim akan melakukan pertemuan rutin minimal sekali dalam tiga bulan. Sementara, pertemuan FKPD akan dilaksanakan setiap bulan.

“Sudah disepakati dengan penjabat gubernur, paling tidak sekali tiga bulan kita akan rapat koordinasi untuk menyinkronkan program pusat dengan kewenangan di daerah.  Karena pemerintah daerah adalah eksekutor kewenangan pusat di daerah,” terang Hasan.

Sementara itu, Akmal Malik mengungkapkan, dengan melakukan pertemuan seluruh kepala daerah se Kaltim, dirinya mampu mengetahui persoalan-persoalan yang ada di daerah. “Setidaknya bisa terlihat, di mana masih ada miskomunikasi dan misregulasi agar segera dapat ditindaklanjuti,” jelasnya.

Sebab itu, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus sering-sering berkomunikasi dan bertemu untuk menyinkronkan agar kewenangan bisa dilakukan lebih tepat sasaran. “Mana yang menjadi kewenangan provinsi dan mana yang harus menjadi kewenangan kabupaten dan kota,” ucapnya. (adv/hms6/ind/k15)

 

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: izak-Indra Zakaria

Tags

Rekomendasi

Terkini

Siapkan Formasi Fresh Graduate Pindah ke IKN

Rabu, 24 Januari 2024 | 23:00 WIB

Truk Ambles di Drainase Proyek DAS

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:31 WIB

Pengedar Sabu Diciduk Polisi saat Terlelap di Kamar

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:30 WIB

Anies Prioritaskan Ketersediaan Lapangan Kerja

Rabu, 24 Januari 2024 | 11:27 WIB

Jepang vs Indonesia, Maju Tak Gentar...!!

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:23 WIB

ASTAGA..!! Ada 26 Motor Hilang di Depan BIGmall

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:16 WIB

Menantu Luhut Jadi Komisaris Utama Pindad

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:11 WIB

Babinsa Sungai Dama Antar Warga ke Rumah Sakit

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:09 WIB

18 Kecamatan di Kukar Kekurangan Pengawas TPS

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:08 WIB

Algaka Pelanggar di Kukar Mulai Ditertibkan

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:05 WIB

Karena Pemilu, Kasus Korupsi KPU Mahulu Terhambat

Rabu, 24 Januari 2024 | 10:05 WIB
X