BALIKPAPAN-Lokasi rumah tapak panglima TNI dan kepala staf diusulkan ke Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Selama ini, baru pembangunan Rumah Tapak Menteri yang menjadi perhatian dan segera dirampungkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Hunian untuk para jenderal TNI ini diusulkan mengusung konsep arsitektur hunian dan bangunan cerdas IKN.
Termasuk persoalan mengenai instansi yang akan memegang peranan kendali pusat pertahanan dan keamanan (hankam) di IKN. Sampai saat ini masih dirumuskan. Apabila konsep dan usulan ini berhasil dirumuskan dan disepakati, maka sebelum 12 Desember 2023, bisa diikutkan dalam agenda groundbreaking IKN tahap ketiga oleh Presiden Joko Widodo, yang direncanakan pada 13-14 Desember 2023.
Sekretaris Otorita IKN Achmad Jaka Santos Adiwijaya menuturkan, dari hasil rekapitulasi rapat koordinasi persiapan pemindahan personel hankam pada 6 September 2023, diperkirakan ada 5.616 personel hankam yang pindah ke IKN. Pemindahan tersebut memerlukan penahapan sesuai ketersediaan hunian. Di pengujung 2024, diproyeksikan akan siap tersedia 47 menara hunian (31 untuk ASN, 16 untuk hankam) dengan skema pendanaan APBN.
Lalu pada 2025, akan siap tersedia 119 rumah tapak dan 132 menara hunian dengan skema pendanaan KPBU. “Pemindahan ibu kota sifatnya cenderung eksponensial. Pembangunan IKN akan terus berkembang diiringi meningkatnya jumlah penduduk kotanya, sehingga perlu satuan hunian dalam jumlah besar. Pembangunan lokasi hunian TNI juga akan dibangun strategis berdasarkan pola skema pendanaan gabungan APBN dan KPBU,” katanya dalam keterangan tertulisnya kemarin (30/11).
Jaka, sapaan karibnya menambahkan, TNI memiliki formulasi strategi hankam. Diperlukan pemahaman komprehensif dan penyelarasan cara pandang terkait IKN. Sebab, IKN akan menjadi daerah pemerintahan khusus yang dikelola Otorita IKN. Di mana kepalanya berkedudukan setara menteri. “Membangun ibu kota baru tidak sama seperti proyek strategis nasional yang sudah ada. IKN berbeda dengan pemda. Oleh karena itu, harus sangat strategis dan mendapat prioritas tinggi,” jelasnya.
Sementara itu, Asisten Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum (Asrenum) Panglima TNI Laksda Hery Puranto menegaskan, satuan TNI di wilayah IKN dibutuhkan. Agar daerah IKN aman dari berbagai ancaman, baik militer, non-militer, maupun hibrida. “Strategi keamanan di IKN harus mampu memberikan pengaruh signifikan terhadap eterrence effect ataupun bargaining position di kawasan regional maupun internasional,” ungkapnya. (kip/riz/k16)
