Mereka menyuarakan kekecewaannya atas insiden penyerangan terhadpa warga di Paser, di depan Kantor Gubernur Kaltim, Senin (18/11/2024).
"Apa yang dilakukan almarhum (korban penyerangan) itu merupakan tugas-tugas negara dalam memberikan rasa aman dan tentram pada rakyatnya. Abai negara ini," ucap Perwakilan KMS Kaltim, Buyung Marajo, yang juga Aktifis Pokja 30 Kaltim ini.
Menurutnya jelang pemungutan suara di Pilkada Serentak 2024, para calon yang bertanding tak sedikit pun menjanjikan jaminan keselamatan masyarakat dari konflik sosial ini.
Dalam aksi ini, Juru bicara KMS, Dede menyebutkan, aksi kali ini bukan sekadar solidaritas atas kasus yang terjadi tapi mereka turut menyuarakan amarah dan kekecewaan masyarakat karena ketidaktegasan Pemerintah Provinsi Kaltim dan Pemerintah Kabupaten Paser menyikapi konflik antara tambang dan masyarakat di tanah Etam.
"Kasus ini bukan baru terjadi. Sudah ada kasus-kasus serupa sebelumnya," tegasnya.
Selain itu, mereka menilai aparat lalai dan gagal menindak tegas masalah yang terjadi. "Buktinya aparat tak bisa memberikan hasil akan konflik yang terus mengangga," paparnya.
Dede meminta kepada pemerintah atau pemangku kebijakan, untuk mengusut tuntas kasus ini hingga selesai, agar hal serupa tidak terjadi di masa yang akan datang.
"Pemerintah jangan hanya bisa lempar tanggung jawab, selesaikan masalah ini sampai tuntas. Kami di sini membersamai kawan-kawan yang ada di Paser, lewat perjuangan ini," tutupnya.
Adapun dari rekam data milik Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim, konflik warga di Paser dan perusahaan pertambangan sempat memuncak akhir Desember 2023 ketika warga Batu Kajang, Paser memblokade lalu lintas truk-truk pengangkut batu bara melintasi kawasan tersebut.
Beberapa waktu kemudian, ungkap Dinamisator Jatam Kaltim, Mareta Sari, setelah peristiwa terlindasnya pendeta Veronika Fitriani oleh truk hauling batu bara, akhir Oktober lalu, pemerintah daerah menjanjikan akan menghentikan aktivitas hauling di jalan umum. Namun hal itu tak kunjung ditegakkan.
Pemblokiran dipilih karena tidak adanya upaya yang diambil otoritas setempat. "Pembiaran ini yang menjadi celah perusahaan tambang melakukan pelanggaran dan memercik konflik sosial dengan masyarakat," sebutnya.
Baca Juga: Muluskan Program Makan Bergizi Sehat Presiden Prabowo, Segini Duit yang Bakal Diguyur Pemkab Berau
Jatam bersama KMS yang melakukan protes pun meminta ketegasan pemerintah pusat dalam menyikapi situasi ini. Sebab, masyarakat pun tak akan tinggal diam jika ketegasan pemerintah tidak ada dan hanya melempar tanggungjawab. (oke/mrf/nha)