Prokal.co, SANGATTA - Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim), melalui Bupati Ardiansyah Sulaiman memberi tanggapan terhadap semua Pandangan Umum (PU) fraksi-fraksi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kutim Tahun Anggaran (TA) 2023, dalam Rapat Paripurna ke-28, yang digelar pada Senin (24/6).
Pertama, pemerintah memberi tanggapan terhadap PU dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar). Menurutnya, masukan dan saran yang telah diberikan Fraksi Golkar akan dilakukan secara optimal.
"Kami akan optimalisasikan dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui sosialisasi, penagihan aktif dan digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi daerah. Selanjutnya pemerintah akan berkoordinasi dengan SKPD terkait untuk peningkatan infrastruktur pembangunan sarana dan prasarana pelayanan publik," ungkapnya dalam pidato.
Lebih lanjut, ia yang didampingi Wabup Kasmidi Bulang menjelaskan bahwa pemerintah akan meningkatkan pengawasan terhadap pembangunan fisik pada belanja modal gedung, bangunan serta jalan, jaringan dan irigasi, agar kualitas yang dihasilkan sesuai dengan standard dan bermanfaat bagi masyarakat.
"Pemerintah juga akan meningkatkan tata kelola barang milik daerah," lanjutnya.
Selain itu, pemerintah juga memberikan tanggapan pada PU dari Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR). Dimana pemerintah berupaya akan meningkatkan PAD dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien, guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Pemerintah akan berupaya konsisten dengan RPJMD dan memprioritaskan penyerapan anggaran yang lebih maksimal, cepat, tepat dan terpadu bagi pemanfaatan kesejahteraan masyarakat Kutim melalui perencanaan strategis, sinergitas pelaksanaan program kegiatan SKPD dan melakukan pengawasan serta untuk mengawal proses pengendalian pelaksanaan program kegiatan.
"Juga untuk mengantisipasi hal-hal yang menghambat kelancaran pelaksanaan program kegiatan," tutur Politisi PKS itu.
Pemerintah juga memberikan tanggapan pada PU Fraksi Demokrat. Kata dia, pemerintah akan terus berkomitmen dalam
peningkatan kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini penguatan maupun peningkatan terhadap pelayanan dasar dibidang infrastruktur, pendidikan.
"Termasuk juga kesehatan yang menjadi skala prioritas," ucapnya.
Menanggapi PU Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Pemerintah Daerah mengaku akan
berupaya untuk menggali potensi (PAD) dan melakukan realisasi penyerapan anggaran belanja secara optimal, untuk mendukung perekonomian masyarakat dan meningkatkan kesejahteraannya melalui pembangunan yang berkelanjutan.
"Pemerintah daerah telah melakukan penyertaan modal kepada BUMD sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat," imbuh dia.
Pemerintah juga memberi tanggapan terhadap pemandangan umum Fraksi Nasdem. Ia membeberkan terkait SILPA 2023 sebesar Rp 1,77 triliun. Pemerintah akan berupaya untuk melakukan evaluasi terhadap perencanaan dan penganggaran belanja daerah agar bisa mengoptimalkan kinerja keuangan pemerintah daerah.
"Pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan PAD, karena hal ini merupakan salah satu indikator yang menentukan kemandirian suatu daerah," jelasnya.
