Selain terdapat pemilih DPT yang sudah tidak memenuhi syarat dan pemilih tambahan, kendala jaringan internet juga ikut menentukan kerawanan pada Pemilu 2024.
BALIKPAPAN–Jelang pencoblosan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merekomendasikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengantisipasi kerawanan di 409.612 tempat pemungutan suara (TPS). Pemetaan di hampir separuh jumlah keseluruhan TPS (820.161) itu didasarkan pada 7 variabel dan 22 indikator yang diperoleh dari 36.136 kelurahan/desa di 33 provinsi.
Untuk diketahui, berdasarkan data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang dirilis Bawaslu, Kaltim masuk lima besar provinsi kategori rawan tinggi dengan skor 77,4 persen. Provinsi lainnya adalah DKI Jakarta (88,95 persen), Sulawesi Utara (87,48 persen), Maluku Utara (84,86 persen), dan Jawa Barat di angka 77,4 persen.
Baca Juga: Ketua KPU Membantah Tuduhan Adanya Kecurangan pada Pemilu 2024
"Kaltim ini masuk sebagai daerah yang memiliki kerawanan pada Pemilu 2024. Kita maknai itu sebagai kewaspadaan. Apalagi Kaltim ini, banyak tantangannya, banyak remote area. Target partisipasi pemilih kita juga rendah. Sementara, target pusat itu 79,5 persen untuk Pemilu 2024," kata Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik dalam keterangan resminya. Karena itu, pihaknya siap memfasilitasi seluruh kebutuhan KPU demi kelancaran Pemilu 2024. Terutama bagi wilayah remote area di daerah pedalaman.
"Bagi daerah remote area yang masih blank spot, kami siap fasilitasi untuk penguatan sinyal. Karena itu sangat urgent ya untuk mengisi hasil rekapitulasi suara di aplikasi SiRekap," tegasnya. Pada bagian lain, Bawaslu mewanti-wanti keterbatasan jaringan internet saat pengiriman laporan oleh petugas di masing-masing wilayah tersebut menjadi perhatian.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menerangkan, pengambilan data TPS rawan itu dilakukan selama enam hari. Yakni sejak 3–8 Februari lalu. Dari pemetaan dilakukan, ada tiga kluster yang dipetakan. Pertama, TPS rawan yang paling banyak terjadi. Kemudian TPS yang rawan banyak terjadi. Lalu terakhir TPS rawan yang tidak banyak terjadi, tapi tetap harus diantisipasi.
Anggota Bawaslu Totok Hariyanto menambahkan, ada tujuh indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi. Jika ditotal, jumlahnya mencapai 371.248 TPS yang rawan masuk kategori paling banyak terjadi. Indikator yang dimaksud antara lain, terdapat pemilih DPT yang sudah tidak memenuhi syarat. Indikator lainnya, ada pemilih tambahan (DPTb) dan kendala jaringan internet.
Selain itu, indikator yang digunakan untuk menentukan kerawanan paling banyak terjadi tersebut adalah rawan bencana banjir, tanah longsor, dan gempa. Khusus indikator ini, ada 10.794 TPS yang terpetakan. Selain itu, ada pula kerawanan yang didasarkan pada indikator TPS berada di dekat posko atau rumah tim kampanye peserta pemilu. Jumlahnya mencapai 21.947 TPS.
Selain TPS rawan yang paling banyak terjadi, Totok juga memaparkan ada 14 indikator TPS rawan yang banyak terjadi. Jika ditotal, jumlahnya mencapai 37.550 TPS. Beberapa indikator yang dimaksud di antaranya adalah kendala aliran listrik di lokasi TPS. Jumlahnya 8.099 TPS. Selain itu, ada pula indikator kerawanan karena TPS sulit dijangkau. Jumlahnya 4.211 TPS. TPS rawan yang banyak terjadi juga didasarkan pada indikator praktik pemberian uang atau barang pada masa kampanye dan masa tenang di sekitar lokasi TPS.
