Berlanjutnya tahapan pesta demokrasi 2024 dari pemilu legislatif serta pemilihan presiden dan wakil presiden ke pilkada, menjadi momen yang tak bisa disia-siakan partai politik. Panasnya mesin politik mesti dijaga menuju pencoblosan yang digelar 27 November mendatang.
SAMARINDA–PDI Perjuangan (PDIP) menjadi salah satu partai yang tak ingin kehilangan ritme menuju kenduri akbar selanjutnya di Kaltim. Penjaringan bakal calon kepala daerah pun dibuka sedini mungkin agar laju banteng moncong putih di Benua Etam tak tersendat dalam persaingan di 11 kontestasi kepala daerah se-Kaltim. “DPD PDIP Kaltim sudah membuka penjaringan dan pendaftaran, dari 1 April-15 Mei,” ungkap Sekretaris DPD PDIP Kaltim Ananda Emira Moeis didampingi Wakil Sekretaris Internal DPD Supratono dan Wakil Ketua Bidang Politik Priskila Evalianitha Randabunga, (2/4).
Lewat pendaftaran yang dibuka di DPD dan DPC kabupaten/kota se-Kaltim itu, PDIP berencana menyaring figur-figur di Kaltim yang tertarik untuk berkoalisi di bawah bendera partai besutan Megawati Soekarnoputri tersebut. Menilik hasil pemilu yang baru rampung, koalisi memang jadi langkah ideal untuk mengukuhkan langkah menuju kontestasi pilkada nantinya. “PDIP coba menyaring berbagai kalangan, tak hanya dari internal partai,” sebut Nanda, begitu dia biasa disapa.
Kendati demikian, dilanjutkan Priskila Eva, PDIP Kaltim masih berpeluang mengusulkan kader sendiri mengingat hasil dari dua Pileg 2024 di 10 kabupaten/kota, PDIP yang jadi jawaranya, yakni Kutai Kartanegara (Kukar) dan Kutai Barat (Kubar). Beberapa kader menyiratkan siap untuk diusung maju di Pilkada 2024. Di Kukar, ada duet yang kini masih memimpin Kota Raja, Edi Damansyah dan Rendi Solihin.
Baca Juga: MK Akan Hadirkan 4 Menteri, Saksi Amin Ungkap Dugaan Mobilisasi dan Kecurangan TPS
Dari Bontang ada wakil wali kota saat ini Najirah Adi Darma, serta Agus Suhadi. Sementara di Penajam Paser Utara (PPU), ada Hartono Basuki, dan di Kubar ada Marthen Apuy. Bergeser ke kabupaten di utara Kaltim, Kutai Timur, ada dua kader yang menyiratkan siap untuk diusung, yakni Agiel Suwarno serta Yusuf T Silambi. Sementara dari Berau ada Atila Garnadi. “Untuk pilgub pun ada potensi ketua DPD PDIP Kaltim, Safaruddin kembali berkontestasi,” sebut Eva.
Kembali ke Nanda. Kendati ada nama-nama kader yang menyiratkan kesiapannya, ke siapa rekomendasi nanti diberikan sepenuhnya ditentukan DPP PDIP merujuk elektabilitas calon, hasil survei, rekam jejak, hingga faktor lainnya. Apalagi, lanjut anggota DPRD Kaltim yang kembali terpilih di periode 2024-2029 ini, bukan tak mungkin DPP justru merekomendasikan figur nasional untuk turun gunung. Seperti Tri Rismaharini, Djarot Saiful Hidayat, hingga Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. “Semua berpotensi. Rekomendasi kan dari DPP mengacu berbagai pertimbangan,” sebutnya.
Sebelum PDIP, Demokrat sudah lebih dulu curi start dengan membuka penjaringan serupa pada 29 Maret lalu. Ketua DPD Demokrat Kaltim Irwan menerangkan, akan ada seleksi berjenjang yang ditempuh partai besutan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu. “Enggak hanya kader, terbuka untuk figur Kaltim lainnya yang memang berniat berjuang untuk kemajuan Kaltim,” sebutnya beberapa waktu lalu. DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kaltim bahkan menyiapkan perangkat khusus untuk membawa perahu partai melaju di Pilkada 2024 dengan membentuk desk Pilkada di DPW dan DPC yang ada di 10 kabupaten/kota se-Kaltim. Ketua DPW PKB Kaltim Syarifuddin menjelaskan, partainya tak muluk-muluk dalam menentukan persyaratan pengusungan nantinya. “Yang dibutuhkan figur eksternal atau internal yang siap memenangkan pilkada,” katanya pada 31 Maret 2024.
Delapan bulan jelang pilkada serentak, konstelasi sudah mulai memanas. Tokoh-tokoh yang berkeinginan untuk menjadi bakal calon gubernur mulai muncul. Salah satunya adalah Wakil Ketua DPD RI Mahyudin. Keinginan Mahyudin untuk berkompetisi disampaikan dalam silaturahmi dan buka puasa bersama tokoh dan masyarakat Kaltim di Hotel Blue Sky Balikpapan kemarin. Dia mengungkapkan, awalnya dia berniat pensiun dari dunia politik. Di mana masa jabatannya sebagai wakil ketua DPD RI akan berakhir pada 1 Oktober 2024.
Mahyudin mengaku tak lagi mencalonkan diri pada pileg lalu. Akan tetapi, banyak tokoh, guru, dan ulama yang dekat dengannya secara langsung meminta mantan bupati Kutim periode 2003-2006 ini untuk maju, sebagai bakal calon gubernur Kaltim periode 2024-2029. “Karena pikiran-pikiran dan pengalaman saya. Maupun kiprah saya, selama ini menurut mereka, sayang, jika tidak optimalkan, dimaksimalkan. Untuk kepentingan orang banyak. Untuk kepentingan Kaltim,” ungkapnya kepada Kaltim Post. Mantan politikus Golkar yang kini hengkang ke Partai Perindo ini juga menceritakan keputusannya untuk berkompetisi pada Pilgub Kaltim nanti, setelah mendapat restu dari sang ibu, Hj Mardiah.
“Kemarin juga sudah meminta restu dengan ibu saya. Ibu saya enggak bisa serta-merta langsung ngomong. Beliau harus salat istikarah dulu beberapa kali. Harus tenang. Jadi butuh waktu. Baru kemarin disampaikan. Tiga hari yang lalu. Dan ibu saya merestui. Bismillah, insyaallah kita akan berkompetisi di Pemilihan Gubernur 2024 ini,” sambungnya. Mahyudin menegaskan, untuk saat ini dia masih belum membahas mengenai bakal calon wakil gubernur yang akan mendampinginya nanti.
Pun demikian dengan partai politik yang akan mengusungnya. “Semuanya masih cair. Bahwa di Kaltim tentu juga masih banyak partai politik yang mungkin akan berkoalisi dengan kita. Jadi, belum sampai ke sana. Saya juga baru menyatakan akan maju sebagai gubernur Kaltim, baru dua hari ini,” jelas dia. Setelah menyampaikan keinginan maju dalam Pilgub Kaltim 2024, Mahyudin selanjutnya akan melakukan kerja-kerja politik. Seperti melakukan roadshow ke tokoh-tokoh masyarakat di Kaltim. Termasuk melakukan analisis dan evaluasi peluang partai politik beserta pasangan bakal calon wakil gubernur yang akan mendampinginya.
“Kira-kira kita ancar-ancarnya berpasangan dengan siapa, baru dibahas itu. Yang pasti KT-1 (bakal calon gubernur) lah. Jangan KT-2 (bakal calon wakil gubernur). Mana keren,” kelakarnya. Mengenai peluang untuk menggunakan jalur independen, menurutnya cukup menarik. Akan tetapi, membutuhkan tenaga ekstra. Karena selain mengumpulkan dukungan KTP, secara paralel juga membentuk tim pemenangan. Termasuk merekrut saksi yang akan ditempatkan pada masing-masing tempat pemungutan suara (TPS). “Tapi pendaftarannya akan lebih mudah, kalau melalui partai politik. Dan untuk partai, kita belum ada bicara. Saya kan sudah pengalaman urusan begitu-begitu,” ucap dia.
