Gelaran debat publik Pilkada Balikpapan 2024 pada Rabu (23/10/2024) memiliki tensi cukup panas. Debat yang digelar oleh KPU Kota Balikpapan di Hotel Novotel ini terdiri dari beberapa segmen.
Usai memaparkan visi dan misi pada segmen pertama, tiga pasangan calon (paslon) wali kota dan wakil wali kota Balikpapan mengikuti segmen kedua yakni pendalaman visi misi.
Baca Juga: Debat Pertama Pilgub Kaltim 2024, Isran Pancing Rudy Mas'ud, Tanya Keinginan Jadi Gubernur
Pada pertanyaan kedua segmen ini, pemandu debat bertanya kepada paslon nomor tiga M Sa’bani-Syukri Wahid. Ia bertanya bagaimana tentang strategi paslon tersebut untuk memitigasi dan memetakan segala bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Balikpapan.
Sa’bani kemudian menjawab bahwa langkah mitigasi yang akan dilakukannya adalah kepala daerah berkomitmen untuk tidak menerima tamu yang membawa sesuatu dan menjanjikan sesuatu.
Kemudian, komitmen terbuka kepada seluruh pejabat untuk betul-betul memperhatikan pengadaan proses barang dan jasa, perizinan, serta komunikasi. Juga untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak perlu dan tidak memperlambat proses.
“Dari komitmen itu, bagi pejabat yang terbukti menerima feedback atau cashback lain sebagainya, kita minta mereka dengan kesadarannya untuk mengundurkan diri dari jabatannya, dan kita mengisi pejabat yang lebih baik lagi,” ujarnya.
Calon wakil wali kota nomor urut tiga, Syukri Wahid, kemudian menambahkan jawaban dari pertanyaan tersebut dengan mengungkapkan bahwa KPK merilis data dari 2021-2023 ada 312 pengaduan, dan Balikpapan tertinggi dengan 41 aduan.
“Ini bukti kota ini tidak nyaman lagi dalam aspek penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, kita akan membuat langkah-langkah partisipatif selebar-lebarnya masyarakat untuk mengawasi dan kita komitmen sebagai kepala daerah tidak terlibat dalam kepentingan keluarga,” katanya.
Pemandu debat kemudian melempar jalannya acara kepada paslon nomor urut satu Rahmad Mas’ud dan Bagus Susetyo.
Rahmad mengungkapkan dirinya sepakat untuk apa yang disampaikan oleh paslon nomor tiga karena itu semua bertujuan untuk kebaikan masyarakat Balikpapan. “Tapi saya sedikit mau menyampaikan, saya enggak tahu data keliru dari mana, yang beliau sampaikan korupsi kota Balikpapan yang tertinggi,” kata Rahmad.
“Karena dari hasil survei, persepsi antikorupsi Balikpapan 9,14 persen, kemudian indeks persepsi antikorupsi 3,5. Artinya itu kategori bersih dari korupsi untuk kota Balikpapan. “Tapi ini data. Jadi kita harus bicara data, jadi tidak boleh ada pengalihan isu, seolah-olah kota Balikpapan ini tertinggi korupsinya.” “Kemudian indeks kualitas pelayanan sangat baik mencapai 3,50 kategori yang golongannya dari KPK dikategorikan sangat baik.”
Rahmad kemudian menjabarkan dari data-data ini, masyarakat boleh menilai data ini, pemerintah yang selama ini berjalan apakah korupsi atau ada indikasi korupsi. Sementara itu, paslon nomor dua Rendy Ismail dan Eddy Sunardi tidak ingin terjebak dalam adu data tersebut. Rendy mengatakan bahwa dalam seratus hari kepemimpinannya nanti jika terpilih akan melakukan audit investigatif baik dalam berkaitan kinerja maupun keuangan. (*)
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Sumber: Kaltim Post
