Program gratispol selalu dilontarkan di setiap momen Rudy Mas'ud dan Seno Aji maju ke podium. Baik ketika mereka menyampaikan pendalaman visi-misi hingga saat menyoroti respons pasangan lawan, Isran Noor dan Hadi Mulyadi dalam menangani problematika kesejahteraan masyakarat.
Di segmen ketiga, bertema tentang pembangunan daerah penyangga Ibu Kota negara (IKN) dengan sub tema seputar kesiapan daerah, pemajuan kebudayaan lokal, hingga pemerataan pembangunan di tengah upaya menopang IKN.
Saat mendapat pertanyaan terkait pembangunan IKN yang berpotensi melambat karena penurunan anggaran yang dialokasikan. Isran menyebut hal itu bukanlah kewenangan gubernur, melainkan Presiden. Gubernur selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah perlu memastikan penyelenggaraan pembangunan di daerah selaras dengan kebijakan nasional.
"Itu kebijakan presiden, bukan gubernur. Presiden sekarang ini presidenku. Mau ku laporkan ke presiden kah? Pahamlah ikam, Neh," ucap yang seketika disambung riuh para pendukungnya.
Namun, menurut Paslon 02, pemprov selaku perpanjangan tangan pusat harusnya bisa lebih aktif dalam menyelaraskan kebijakan nasional di daerah. Untuk itu menurut Rudy dan Seno, besarnya APBD Kaltim sanggup untuk menyiapkan daerah penyangga secara rinci.
Di segmen keempat dan kelima keduanya saling menyoroti visi-misi dan program kerja yang ditawarkan ke masyarakat. Paslon Rudy-Seno misalnya, menyoroti masih tingginya angka kasus stunting atau tengkes di Kaltim dalam lima tahun terakhir. Bahkan angka reratanya, sebut dia, masih jauh di atas angka rerata nasional atau se-kalimantan.
Kritikan itu disanggah pasangan Isran Noor, Hadi Mulyadi menyebut angka prevalensi Kaltim sudah jauh dibawah angka nasional. Pada 2024 sudah berada di angka 14 persen. Soal kasus yang masih tinggi memang tak ditepisnya. Namun, menurut dia, ada usaha nyata dirinya bersama Isran ketika memimpin Kaltim periode 2018-2023. "Memang belum 100 persen. Karena itu, kami perlu melanjutkan dan menuntaskan," sebutnya.
Isran-Hadi pun menyoroti program gratispol yang ditawarkan pasl timon Rudy-Seno. Karena penggunaan anggaran untuk berbagai hal gratis khususnya pemberangkatan umrah yang ditawarkan justru belum jelas nomenklatur. Tanpa nomenklatur yang jelas, APBD, kata Hadi, tak bisa sembarangan digunakan.
"Ini perlu dipertegas. Dan berapa banyak yang bisa diberangkatkan. Harus ada nomenklatur jelas," tuturnya.
Rudy dan Seno pun menjawab hal itu hanya berlaku untuk marbot masjid. Hal ini bisa ditempuh jika berkaca di Jakarta ketika Basuki Tjahaja purnama alias Ahok menjabat gubernur. Kala itu, dia bisa memberangkatkan sejumlah marbot lewat dana bantuan operasional penyelenggaraan. "Kalau Jakarta bisa, kenapa Kaltim tidak bisa," sanggah Seno.
Di segmen keenam debat, para paslon diberikan kesempatan menyampaikan pernyataan penutup. Paslon 01 Isran Noor-Hadi Mulyadi membuat pernyataan jika visi-misi dan program kerja mereka lebih realistis ketimbang paslon lawan.
"Visi-misi dan program kerja saya ataupun lawan sama-sama bagus. Tapi yang realistis dengan kondisi daerah tetap milik kami, Isran-Hadi," ucapnya. Ditambahkan Hadi Mulyadi, lima tahun memimpin Kaltim, keduanya sudah menggelontorkan lebih dari Rp 1,2 triliun dan jumlah itu akan bertambah jika kembali terpilih dengan target sebanyak Rp 2,5 triliun.
Sementara Paslon 02, Rudy Mas'ud dan Seno Aji menegaskan fokus kerja mereka jika terpilih untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kaltim. Lewat program gratispol yang menyasar pada pendidikan, kesehatan, wifi, umroh, hingga makan siang bagi anak sekolah diyakini mampu membawa kesejahteraan bagi warga Kaltim.
"Kaltim harus lebih maju, kebijakan harus lebih inovatif, dan kami berdua siap menerima mandat memimpin Kaltim," tandas keduanya di penghujung debat.(*)
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Sumber: Kaltim Post
Tags
Rekomendasi
Terkini
Data Pemilih Kaltara Melonjak 16 Ribu Jiwa dalam 6 Bulan, KPU Tetapkan Angka Baru 535.309 Orang
KPU Kaltim Sosialisasi Aturan Baru PAW, Tegaskan Proses Kini Lebih Ketat
Arah Politik Aulia-Rendi Makin Kentara, Peran Partai Dinilai Krusial Mewujudkan Kukar Idaman Terbaik
Bahtera Baru, DPC PDI Perjuangan Kukar “Tegak Lurus” Kawal Program Nasional dan Daerah untuk Masyarakat
Bawa Semangat Muda, Rendi Solihin Nahkodai PDI Perjuangan Kukar Periode 2025-2030
Hasto Respons Gagasan Pilkada via DPRD: PDI Perjuangan Lakukan Kajian Demi Tingkatkan Kualitas Demokrasi
Konferda Balikpapan Teguhkan Sikap Politik PDI-P: Jaga Hutan, Reposisi Kaltim di ALKI II
PDI-P Kaltim Gelar Konferda dan Konfercab 2025 di Balikpapan, Sertakan Aksi Kemanusiaan untuk Korban Bencana Sumatra
Hadapi Dinamika IKN, DPRD Kaltim Dorong Penguatan Tata Kelola dan SDM Pengawas Pemilu
Aturan PAW Baru Resmi Disosialisasikan KPU Balikpapan, Prioritas Gender Jadi Poin Kunci
Kualitas Demokrasi Kaltim Membutuhkan Pondasi Kuat: DPRD Soroti Rendahnya Literasi Politik Generasi Muda
Aulia Rahman Basri Jawab Isu Merapat ke Gerindra: “Langkah Apa Pun Hari ini Demi Pembangunan Terbaik Kukar”
Bupati Kukar Aulia Rahman Gabung Partai Gerindra
Fraksi PKB DPRD Kaltim Tolak Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan KPID Kaltim
Monopoli Partai Politik Digugat di MK: Warga Negara Minta Kewenangan Berhentikan Anggota DPR
Kader Muda Gerindra Kaltim Juga Tolak Bos Projo Masuk Gerindra, Sorot Dugaan Kasus Judi Online dan Masalah Moral
Ananda Emira Moeis: PDI-P Kaltim Harus Solid dan Siap Menang 2029
Mau Gabung Gerindra, Budi Arie Ditolak Sana Sini , Dianggap Bawa Masalah dan Cari Perlindungan Politik
Demokrat Kaltim Mantapkan Konsolidasi Pasca-Pemilu, Herman Khaeron Tekankan Partai Tak Boleh Vakum
