Kabinet perang Benjamin Netanyahu akan bertemu untuk memutuskan tanggapan Israel terhadap serangan pesawat tak berawak dan rudal Iran. Dilansir dari The Guardian, Minggu (14/4), para menteri Netanyahu melakukan pemungutan suara pada tengah malam untuk mendelegasikan keputusan itu kepada kabinet perang kecil.
Orang-orang itu terdiri dari Netanyahu, menteri pertahanan Yoav Gallant dan Benny Gantz, lawan Netanyahu yang bergabung dengan pemerintah sebagai menteri tanpa jabatan setelah serangan Hamas pada 7 Oktober.
Ketiga negara yang bersaing ketat ini akan menentukan langkah selanjutnya, dan nasib kawasan kini berada di tangan mereka. Di saat-saat menegangkan menjelang rapat kabinet perang, Netanyahu dan Biden berbicara melalui telepon selama 25 menit, di mana menurut beberapa laporan di media Israel, presiden AS mendesak agar mereka menahan diri.
Baca Juga: Konflik Iran-Israel Bisa Picu Perang Dunia III
Biden mengeluarkan pernyataan beberapa menit setelah pembicaraan telepon tersebut, ia tidak memberikan nasihat eksplisit kepada Netanyahu. Namun ia mencatat bahwa dengan bantuan AS, hampir semua drone dan rudal yang masuk telah berhasil dijatuhkan.
Menurut Biden, kapasitas pertahanan yang luar biasa itu dengan sendirinya merupakan pesan yang jelas kepada musuh-musuhnya bahwa mereka tidak dapat secara efektif mengancam keamanan Israel. Menjelang serangan Iran, para pejabat AS telah berhipotesis bahwa proyektil Iran akan jatuh di gurun dan tidak menimbulkan korban jiwa yang signifikan. Jika hal ini terjadi, para pejabat memperkirakan, Washington akan mendesak keras agar Israel tidak melakukan tindakan gegabah.
NGADU KE PBB
Dalam dinamika global yang penuh ketegangan, Israel menemukan dirinya di persimpangan antara kecaman keras dan permohonan mendesak. Dalam sebuah langkah yang mengejutkan, Israel meminta pertemuan Dewan Keamanan PBB setelah sebelumnya menyebut Resolusi 2728 sebagai ‘tidak tahu malu’ dan ‘anti-Semit’.
Permintaan ini muncul setelah serangan yang dilakukan oleh Iran terhadap Israel, yang menurut Israel, merupakan pelanggaran langsung terhadap Piagam PBB dan hukum internasional.
Resolusi 2728, yang diadopsi pada 25 Maret 2024, menuntut gencatan senjata segera dalam konflik Israel-Hamas selama bulan Ramadhan, yang bertujuan untuk mencapai gencatan senjata yang berkelanjutan. Resolusi ini disetujui oleh 14 anggota, sementara Amerika Serikat abstain dari pemungutan suara, dilansir dari laman Press.un.org, Minggu (14/4).
Sebelumnya, Perdana Menteri Israel menyatakan bahwa resolusi tersebut sebagai resolusi yang ‘tidak tahu malu’ dan ‘anti-Semit’, sebuah kritik yang keras terhadap komunitas internasional.
Namun, setelah serangan Iran, Israel tampaknya mengubah sikapnya dan kini mencari dukungan dari Dewan Keamanan PBB, menurut laporan Yahoo News, Minggu (14/4). Pertanyaan yang muncul adalah, mengapa Israel, yang sebelumnya menolak resolusi PBB, kini meminta bantuan dari lembaga yang sama?
Apakah ini menunjukkan perubahan strategi atau hanya respons terhadap situasi darurat? Kritikus mungkin menilai ini sebagai tindakan oportunis atau pragmatis dalam menghadapi ancaman keamanan. Permintaan Israel untuk pertemuan Dewan Keamanan PBB menunjukkan kompleksitas politik internasional dan bagaimana negara-negara dapat mengubah pendirian mereka berdasarkan keadaan.
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Sumber: Jawapos
