Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan niat negaranya untuk mengakui Negara Palestina secara resmi pada September 2025 mendatang, di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Langkah ini ditujukan untuk menghidupkan kembali prospek perdamaian di Timur Tengah dan mendorong negara-negara lain agar mengikuti langkah serupa. Namun, keputusan tersebut memicu kemarahan hebat dari Israel dan Amerika Serikat.
Dilansir dari Reuters, Jumat (25/7/2025), Macron menyampaikan pengumuman ini melalui akun X (sebelumnya Twitter), dengan mengunggah surat kepada Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas. Dalam surat tersebut, Macron menegaskan bahwa Prancis akan secara resmi mengakui negara Palestina dan akan menyampaikan deklarasi tersebut di hadapan Sidang Umum PBB.
“Setia pada komitmen historisnya terhadap perdamaian yang adil dan abadi di Timur Tengah, saya telah memutuskan bahwa Prancis akan mengakui Negara Palestina,” tulis Macron. “Saya akan menyampaikan pengumuman ini secara resmi dalam Sidang Umum PBB pada bulan September mendatang.”
Langkah ini menjadikan Prancis sebagai negara Barat besar pertama yang mengakui Palestina secara formal, setelah selama ini isu tersebut lebih banyak didorong oleh negara-negara kecil yang lebih kritis terhadap kebijakan Israel.
Baca Juga: Presiden Prancis Umumkan Akan Akui Negara Palestina September Mendatang
Namun keputusan tersebut langsung disambut reaksi keras dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang menyatakan kemarahan secara terbuka di media sosial. Dalam unggahan di akun X, Netanyahu mengecam keputusan Macron sebagai tindakan yang “menghadiahi teror” dan “mengancam eksistensi Israel”.
“Negara Palestina dalam kondisi saat ini akan menjadi landasan peluncuran untuk memusnahkan Israel—bukan untuk hidup berdampingan secara damai dengannya. Mari kita perjelas: Palestina tidak ingin negara di samping Israel; mereka menginginkan negara sebagai pengganti Israel,” tulis Netanyahu.
Ia juga menyebut bahwa pengakuan semacam ini, apalagi oleh sekutu dekat seperti Prancis yang merupakan anggota G7, hanya akan memperkuat posisi Hamas dan kelompok ekstremis lain. Pemerintah Israel sebelumnya telah melobi keras agar langkah ini dibatalkan, bahkan mengancam akan mengurangi kerja sama intelijen dan mengambil langkah-langkah strategis baru di wilayah Tepi Barat.
Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, turut mengecam langkah Macron sebagai “memalukan” dan “bentuk penyerahan kepada terorisme.” Ia menegaskan bahwa Israel tidak akan membiarkan berdirinya entitas Palestina yang mengancam keamanan nasionalnya.
Dari Washington, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyatakan penolakan tegas terhadap rencana tersebut. Ia menilai pengakuan negara Palestina saat ini justru menjadi alat propaganda Hamas. “Keputusan gegabah ini merupakan tamparan bagi para korban serangan 7 Oktober,” ujar Rubio dalam pernyataannya di X.
Kanada, melalui Perdana Menteri Mark Carney, juga menyatakan keprihatinan atas situasi kemanusiaan yang memburuk di Gaza dan mengecam tindakan Israel yang menghalangi bantuan kemanusiaan yang didanai Kanada. Carney menyerukan gencatan senjata segera, pembebasan semua sandera oleh Hamas, serta penghormatan terhadap integritas wilayah Palestina.
Meski menghadapi tekanan internasional, Macron tetap melangkah maju. Prancis sebelumnya telah merancang konferensi bersama Arab Saudi untuk merumuskan parameter solusi dua negara, namun acara tersebut tertunda karena eskalasi konflik Israel-Iran. Kini, konferensi itu dijadwalkan ulang dalam format menteri luar negeri pada 28–29 Juli di New York, dan diikuti pertemuan tingkat kepala negara di sela Sidang Umum PBB bulan September.
