Juru Bicara Fraksi PAN DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad mendorong Pemprov albar menagih perusahaan-perusahaan besar yang terindikasi menunggak pajak dalam jumlah tidak kecil.
Hal ini disampaikannya pada rapat paripurna PA Akhir Fraksi terhadap Laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalbar terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 kemarin.
Baca Juga: Di Pontianak, Restoran Menunggak Pajak Diberi Stiker Merah
"Untuk pencapaian potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang masih belum maksimal harusnya memang menjadi perhatian serius seluruh komponen, terpenting Pemprov Lalbar. Misalnya pendapatan pada bidang yang menjadi primadona pemerintah provinsi yaitu pajak kendaraan bermotor atau PKB," ucapnya baru-baruini.
Dia menyebutkan bahwa kehilangan pendapatan dari tunggakan sektor pajak tersebut mencapai ratusan miliar. Diapun memperincikan data dari Fraksi PAN bahwa terjadi lost atau kehilangan pendapatan yang cukup besar pada sektor ini. Kisaran nilainya mencapai ratusan miliar rupiah.
Hal tersebut justru disebabkan banyak para penunggak pajak yang belum melakukan pembayaran.
"Para penunggak pajak tersebut banyak dari perusahaan-perusahaan besar yang selama ini menikmati sekian banyak fasilitas publik milik daerah seperti jalan dan lain-lain. Tetapi pembayaran pajaknya masih belum maksimal," ucapnya.(den)