PONTIANAK - Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Krisantus Kurniawan, melayangkan teguran keras kepada Pelindo karena hingga kini Pelabuhan Internasional Kijing belum beroperasi secara optimal. Padahal, pelabuhan ini dibangun dengan anggaran negara yang besar dan digadang-gadang sebagai fasilitas pelabuhan terbesar dan paling strategis di Kalimantan.
Dengan nada tegas, Krisantus mempertanyakan lambannya Pelindo mengoperasikan pelabuhan tersebut.“Kalau Pelindo lama-lama tidak memfungsikan Pelabuhan Kijing, ada apa? Itu tinggal pindahkan kren dari Dwikora, pindahkan ke sana,” ujarnya.
Menurut Krisantus, keterlambatan fungsionalisasi Kijing selama bertahun-tahun menyebabkan Kalbar kehilangan potensi ekonomi triliunan rupiah per tahun dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH) ekspor.
Wagub menjelaskan, karena komoditas utama Kalbar seperti kelapa sawit dan hasil tambang terpaksa diekspor melalui Pelabuhan Dumai (Riau) atau Tanjung Priok (DKI Jakarta), DBH ekspor otomatis tercatat sebagai pendapatan provinsi lain.
“Kita sudah puluhan tahun rugi. DBH ekspor sawit dan tambang itu lepas. Tercatat sebagai hasil buminya dari Riau dan DKI Jakarta. Potensinya triliunan rupiah per tahun hilang begitu saja,” keluhnya.
Ia menilai alasan kajian teknis yang berlarut-larut tidak lagi dapat dibenarkan, apalagi mengingat besarnya anggaran yang telah digelontorkan pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur vital ini.
“Jangan terlalu banyak kajian menurut saya. Pindahkan saja kren, otomatisnya pindah. Segera fungsikan!” desak Krisantus.
Krisantus Kurniawan mengeluarkan ultimatum kepada Pelindo agar tidak menunda pengoperasian Kijing. Ia menegaskan bahwa operasional pelabuhan adalah kunci percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah, sekaligus akan membuat kebutuhan pembangunan jalan tol di Kalbar semakin mendesak untuk menampung peningkatan mobilitas logistik.
“Pelindo itu jangan lama-lama ya. Lama-lama saya akan teriak terus. Target saya itu Januari, harus difungsikan Pelabuhan Kijing. Apa gunanya membangun kalau tidak dipakai? Itu pemborosan uang negara,” tegasnya. (*)
