PONTIANAK - Rencana pemerintah membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Kalimantan Barat disambut positif oleh Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Zulfydar Zaidar Mochtar.
Menurutnya, kehadiran PLTN harus dilihat sebagai peluang strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kalbar, selama dibarengi dengan perencanaan matang dan pendekatan yang inklusif.
“Kami di daerah menyambut baik inisiatif pemerintah pusat untuk menjadikan Kalbar bagian dari lompatan energi masa depan. Namun, jangan sampai potensi besar ini hanya menjadi catatan nasional tanpa manfaat langsung ke masyarakat Kalbar,” ujar Zulfydar di Pontianak, Kamis (26/6).
Baca Juga: Ada Uranium di Kalbar, Rencananya Dibangun PLTN, Pemerintah Siapkan Regulasi
Ia mengatakan bahwa energi nuklir adalah satu dari banyak opsi yang dimiliki Kalimantan Barat. Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034, Kalbar juga memiliki potensi energi primer yang sangat kaya, mulai dari uranium di Kabupaten Melawi yang mencapai 24.112 ton, hingga tenaga air, batu bara, biomassa, biogas, dan energi surya.
“Semua potensi ini perlu diorkestrasi agar saling mendukung dan menghadirkan nilai tambah untuk ekonomi daerah, lapangan kerja, dan kesejahteraan warga,” jelasnya.
Zulfydar mendorong agar pembangunan PLTN berbasis teknologi SMR (small modular reactor) yang direncanakan pemerintah dapat berjalan paralel dengan upaya optimalisasi sumber energi lain. Ia juga meminta agar keterlibatan daerah diperkuat dalam proses pengambilan keputusan, pengawasan, serta dalam skema kerja sama investasi yang sedang dirancang.
“Bukan soal setuju atau tidak setuju nuklir, tapi soal bagaimana energi, apapun bentuknya, haru dikelola dengan bijak, aman, dan menguntungkan masyarakat Kalbar. Baik nuklir, air, matahari, maupun batu bara, semua harus dimaksimalkan untuk mendorong transformasi ekonomi daerah,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkap bahwa Kanada dan Rusia telah menyampaikan proposal untuk bekerja sama membangun PLTN di Indonesia, dengan kapasitas 500 MW yang dibagi antara Sumatera dan Kalimantan. Pemerintah masih memfinalisasi konsep kerja sama serta negara mitra yang akan dipilih.
Zulfydar menegaskan bahwa Kalimantan Barat siap menjadi bagian dari strategi nasional energi bersih, namun ia mengingatkan agar proyek-proyek besar ini tetap berakar pada kepentingan masyarakat lokal.
“Ini momentum. Energi tidak boleh hanya jadi statistik nasional, tapi harus menjelma jadi listrik, pekerjaan, dan penghidupan yang lebih baik bagi rakyat Kalbar,” pungkasnya. (*)