PONTIANAK - Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menyampaikan kritik tajamnya terhadap sistem pembiayaan daerah yang dinilai timpang dan tidak berpihak pada provinsi dengan wilayah luas seperti Kalimantan Barat. Menurut Krisantus, formula penentuan dana transfer ke daerah yang selama ini lebih mengedepankan jumlah penduduk telah mengabaikan aspek geografis serta tantangan riil pembangunan di daerah-daerah luar Jawa.
"Saya ingin perhitungan dana transfer itu juga mempertimbangkan luas wilayah. Karena semakin luas wilayah suatu daerah, biaya pembangunan dan pelayanan publiknya juga semakin besar," ujar Krisantus belum lama ini.
Dia menekankan bahwa ketimpangan ini sangat terasa jika melihat fakta bahwa Kalimantan Barat memiliki luas wilayah sekitar 1,11 kali dari Pulau Jawa. Meski begitu, total anggaran yang tersedia untuk membiayai pembangunan di Kalbar, gabungan APBD provinsi dan 14 Kabupaten dan Kota hanya berkisar Rp 30 triliun lebih.
Sebaliknya, Pulau Jawa yang luasnya lebih kecil justru mendapat alokasi anggaran jauh lebih besar karena didukung oleh banyaknya jumlah penduduk dan jumlah daerah otonom. Disana ada 6 provinsi dan ratusan Kabupaten dan Kota. Setiap provinsi alokasi APBD nya mencapai Rp 30 sampai 90 triliun, belum termasuk ratusan Kabupaten/Kota. Jika Ditotalkan, dana transfer ke daerah-daerah di Pulau Jawa bisa mencapai lebih dari seribu triliun rupiah setiap tahunnya.
"Jelas ini tidak adil. Di sini (Kalbar) potensi alam kita luar biasa. Ada emas, batu bara, bauksit, uranium, hingga pasir kuarsa. Belum lagi lahan pertanian dan perkebunan yang sangat luas. Tapi dalam hal anggaran, kita seperti dianaktirikan," tegasnya.
Krisantus bahkan menyampaikan keluh kesah secara blak-blakan. “Makanya saya larang KB. Biar banyak anak, supaya jumlah kepala makin banyak, agar daerah kita dapat jatah anggaran lebih besar," ucapnya.
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bentuk protes atas formula pengalokasian dana transfer yang masih terlalu berorientasi pada jumlah penduduk, tanpa melihat realitas geografis dan beban kerja pemerintah daerah.
Dengan harapan sistem pembiayaan daerah bisa direvisi, Krisantus menyerukan perlunya keadilan dalam distribusi anggaran agar daerah-daerah luas seperti Kalimantan Barat bisa maju bersama dengan wilayah lain di Indonesia.(den)