PONTIANAK - Lima Kabupaten di Kalimantan Barat mendukung pemekaran Provinsi Kapuas Raya, terdiri dari lima kabupaten bagian Timur Kalbar, di antaranya Sanggau, Sekadau ,Melawi, Sintang, Kapuas Hulu, dan Ibu kotanya berada di Kota Sintang. Hal tersebut diungkapkan, Bupati Sintang dua periode (2005 - 2010 dan 2010 - 2015) Milton Crosby, kepada Pontianak Post, Jumat (1/8/2025) malam.
Milton menambahkan, Provinsi Kapuas Raya sudah diproses sejak 2008 lalu, dan tahun 2013 telah dikeluarkan amanat presiden dengan nama Kapuas Raya. Hal ini merupakan bagian dari untuk kebutuhan masyarakat di bagian Timur Kalbar.
“Kapuas Raya itu sebelumnya sudah kita proses sejak tahun 2008 lalu. Lalu pada tahun 2013, sudah dikeluarkan amanat presiden berkaitan dengan rencana pembentukan Provinsi baru, di Timur Kalimantan Barat, dengan nama Kapuas Raya, mulai dari Kabupaten Sanggau, Sekadau ,Melawi, Sintang, Kapuas Hulu, dengan Ibukotanya di Kota Sintang. Ini sudah dikeluarkan keputusan Gubernur Kalimantan Barat, dan DPRD, bahwa nama ibu kotanya Provinsi Kapuas Raya,” terangnya.
“Harapan kami di timur ini, kiranya Kapuas Raya dapat terwujud di tahun-tahun ke depan. Kenapa? Karena kebutuhan Kapuas Raya itu bukan keinginan, tetapi kebutuhan masyarakat,”sambungnya.
Ia menilai, lahirnya provinsi baru di Timur Kalimantan Barat, diharapkan dapat dilakukan percepatan dalam pembangunan dan pemerataan pembangunan. Apa lagi, daerah tersebut berada di perbatasan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia.
“Satu percepatan pembangunan, pemerataan pembangunan. Kedua daerah ini perbatasan yang harus kita backup, dalam arti bagaimana dengan daerah timur, berbatasan dengan perbatasan. Luasnya luar biasa, harus ada provinsi baru. Kalau hanya Kalimantan Barat, maka kemampuan Gubernur yang memimpinnya itu agak berat. Karena tingkat rentang kendali pemerintahan terlalu luas,”terang dia.
Dalam melakukan pemekaran tersebut, tentu ini juga merupakan wewenang dari pemerintah pusat, namun hal ini juga sangat perlu adanya usulan baru dari pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat, dalam usulan pemekaran provinsi baru di Kalbar.
“Oleh sebab itu salah satu cara upaya bagimana dalam pemerataan pembangunan untuk masyarakat bisa setara dengan baik, harus ada pemekaran. Itu solusinya yang kita harapkan semua ini berada di pemerintah pusat. Karena Domin ini semuanya di pemerintah pusat, bukan lagi di sini (Provinsi Kalbar.Red). Namun harus ada gerakan atau usulan baru dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Gubernur.Red) dan lima Kabupaten di Timur Kalbar,”jelasnya.
Selanjutnya Milton berharap, kehadiran The Boxing Senator (Dewan Perwakilan Daerah RI Dapil Kalimantan Barat), Daud Yordan dapat memberikan motivasi kepada daerah yang ingin dimekarkan. Semoga saja, impian dari masyarakat di lima Kabupaten ini dapat terwujud.
“Kita bersyukur dengan adanya Daud Yordan (Anggota DPD RI) luar biasa, yang bisa memberikan pencerahan dapat memotivasi kami. Saya sudah pensiun jadi artinya secara kekuasaan tidak ada lagi. Artinya secara kekuasaan ada di Gubernur, dan Lima Kabupaten diantaranya Sintang, Kapuas Hulu, Melawai, Sekadau, dan Sanggau, dengan jumlah penduduknya satu juta lebih. Artinya standar sudah memenuhi syarat. Artinya pemekaran wilayah dan juga luasnya sudah memenuhi standar,” sebutnya. (*)
“Perjalanan ini terhambat karena kalau tidak salah tahun 2015 ada peraturan ketentuan pusat moratorium. Moratorium untuk tidak memamerkan seluruh provinsi kabupaten kota di Indonesia. Tetapi dalam prakteknya banyak dimekarkan termasuk Papua. Oleh sebab itu kita harapkan Kalbar ini dapat kesempatan yang sama, karena kita hanya memekarkan di wilayah timur saja,”sambung dia.
Baca Juga: Pelantikan dan Raker Pengurus FORPIMPAS Badan Kerja Sama Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat
Milton mengatakan, jika untuk persiapan pemekaran Kapuas Raya untuk infrastrukturnya telah dipersiapkan. Mulai dari Kantor Gubernur, Bandara, Rumah Sakit, hingga perguruan tinggi