PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengalokasikan anggaran lebih dari Rp737 miliar untuk pembangunan infrastruktur melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun anggaran 2025. Sejumlah proyek telah masuk tahap pelaksanaan di berbagai kabupaten/kota.
Sekretaris Daerah Kalbar, Harisson menyampaikan, pembangunan sudah mulai berjalan, sebagian lainnya masih dalam tahap proses tender atau kontrak. Beberapa proyek telah dilaksanakan, seperti pengerjaan Jalan Provinsi di wilayah Pesaguan, Kabupaten Ketapang.
“Seperti hari ini di Pesaguan sudah serah terima lapangan dan mulai dikerjakan. Di Kapuas Hulu, pembangunan jembatan juga sudah dimulai,” ujar Harisson kepada awak media. Harisson yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kalbar menjelaskan, proyek-proyek besar telah rampung proses tendernya dan siap masuk tahap kontrak kerja. “Jadi ada yang sudah selesai lelang dan sekarang sedang proses kontrak, ada juga yang sudah mulai dikerjakan,” lanjutnya.
Ia merinci, dari total alokasi Rp737.266.261.530 atau Rp737,26 miliar tersebut, sebesar Rp475,7 miliar dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur jalan. Kemudian untuk bidang Sumber Daya Air (SDA) mencapai Rp246,986 miliar.
Selanjutnya, anggaran pembangunan gedung sebesar Rp12,55 miliar, pengelolaan dan pengembangan sistem limbah Rp130,58 juta, serta Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebesar Rp1,99 miliar.
Harisson berharap seluruh proses perencanaan hingga pelaksanaan proyek infrastruktur tersebut dapat berjalan lancar, selesai tepat waktu, dan hasilnya bisa segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kalbar.
“Itu semua baru di Dinas PUPR saja. Belum termasuk alokasi di perangkat-perangkat daerah lain yang juga menangani infrastruktur,” kata Harisson. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalimantan Barat memprioritaskan peningkatan jalan mantap sebesar empat persen pada Tahun Anggaran (TA) 2025. Proyek ini akan menyasar ruas-ruas jalan yang mengalami kerusakan parah di berbagai kabupaten, guna meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Berdasarkan data yang dihimpun, beberapa ruas jalan menjadi fokus utama perbaikan. Di Kabupaten Melawi, ruas jalan Kota Baru–Sokan yang kondisinya sangat memprihatinkan menjadi prioritas utama.
Sementara itu, di Kabupaten Sintang, perbaikan akan dilakukan pada ruas jalan Simpang Semubuk serta Simpang Medang–Nanga Mau–Tebidah–Bunyau. Kabupaten Kayong Utara juga mendapat perhatian dengan rencana penyelesaian ruas Jalan Sukadana.
Selain itu, Pemprov Kalbar juga mengimplementasikan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah 2025-2034. Rencana ini berfokus pada pengembangan kawasan perkotaan di Pontianak, peningkatan sektor pariwisata di kawasan Sambas–Singkawang, serta pembangunan infrastruktur dasar di sekitar simpul transportasi dan logistik. (*)